Akibat hukum terhadap keterlambatan pelaporan perubahan anggaran dasar (studi kasus pada PT Kalimantan Satya Kencana) / oleh Sally

SALLY, SALLY (2008) Akibat hukum terhadap keterlambatan pelaporan perubahan anggaran dasar (studi kasus pada PT Kalimantan Satya Kencana) / oleh Sally. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Sally (B) NIM : 205030061 (C) Judul Skripsi : ?Akibat Hukum Terhadap Keterlambatan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar (Studi Kasus Pada PT.Kalimantan Satya Kencana)?. (D) vi+71+lampiran (E) Kata Kunci : Akibat Hukum, Perseroan terbatas, Anggaran Dasar, dan Pengalihan Saham. (F) Isi : Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Sarana usaha yang paling populer yang sering digunakan adalah Perseroan Terbatas karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk usaha lainnya. Perseroan terbatas sebagai badan hukum dalam pendiriannya harus mempunyai anggaran dasar. Perjanjian pengalihan saham dapat menyebabkan perubahan pada anggaran dasar. Apabila terjadi perubahan anggaran dasar maka perubahan tersebut wajib dilaporkankan kepada Menteri Kehakiman sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas No 1 tahun 1995. Adapun permasalahan yang timbul adalah apakah akibat hukum terhadap perjanjian pengalihan saham apabila terjadi keterlambatan pelaporan perubahan anggaran dasar pada PT KSK. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian normatif dan empiris. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, perjanjian pengalihan saham PT KSK melanggar syarat objektif (causa yang halal). Hal tersebut mengakibatkan perjanjian pengalihan saham PT KSK menjadi batal demi hukum. Agar perjanjian pengalihan saham tersebut sah dan mencapai tujuan sesuai dengan maksud diadakannya perjanjian, maka atas perubahan anggaran dasar tersebut sebaiknya diadakan RUPS kembali. Perubahan susunan pemegang saham tersebut akan dianggap telah terjadi perubahan sesuai dengan maksud diadakan perjanjian pengalihan saham setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM. (G) Daftar Acuan : 24 (1985-2007) (H) Pembimbing : Dr.Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S. (I) Penulis : Sally

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 27 Jul 2018 05:44
Last Modified: 27 Jul 2018 05:44
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5873

Actions (login required)

View Item View Item