Analisis komparatif terhadap UUPK, UU Perindustrian dan UU kesehatan untuk penyelesaian kasus obat anti nyamuk HIT dilihat dari kepentingan konsumen / oleh Henry

HENRY, HENRY (2008) Analisis komparatif terhadap UUPK, UU Perindustrian dan UU kesehatan untuk penyelesaian kasus obat anti nyamuk HIT dilihat dari kepentingan konsumen / oleh Henry. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Henry (NIM : 205030157) (B) Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP UUPK, UU PERINDUSTRIAN DAN UU KESEHATAN UNTUK PENYELESAIAN KASUS OBAT ANTINYAMUK HIT DILIHAT DARI KEPENTINGAN KONSUMEN (C) Halaman : vi + 86 + lampiran (D) Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum (E) Isi : Kasus HIT ini bermula dari sidak yang dilakukan oleh BPOM dan Departemen Pertanian ke pabrik yang memproduksi obat antinyamuk HIT dan hasilnya ditemukan zat kimia yang bernama diklorvos. Pelanggaran yang dilakukan oleh produsen ini dapat dianggap cukup serius karena terkait tiga undang-undang secara bersamaan. Undang-undang yang dimaksud adalah UUPK, UU Kesehatan, dan UU Perindustrian. Selain itu, pelaku usaha juga melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dari pelaku usaha HIT yang tidak mau menaati Surat Edaran No. 166 Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida Departemen Pertanian. Padahal persoalan kasus HIT ini sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen, atas dasar hal itu perlu dilakukan penelitian yang mana dari ketiga undang-undang tersebut di atas yang lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan metode perbandingan. Dari latar belakang tersebut permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini adalah apa dasar hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut dilihat dari kepentingan konsumen. Penulis lebih condong menggunakan UUPK sebagai peraturan yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus HIT. Perbandingan terhadap undang-undang ini muncul karena UUPK lebih mengakomodasi kepentingan konsumen karena UU Perindustrian dan UU Kesehatan fokus perlindungannya dan sanksinya tidak seluas UUPK, walaupun kedua undang-undang tersebut juga sama-sama melindungi kepentingan konsumen. (F) Acuan : 23 (1981-2006) (G) Pembimbing Dr. Shidarta, S.H.,M.Hum (H) Penulis Henry

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	27 Jul 2018 07:43
Last Modified:	27 Jul 2018 07:43
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5921

Actions (login required)

View Item