Analisis proses peradilan di Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden / oleh Sulianty

SULIANTY, SULIANTY (2008) Analisis proses peradilan di Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden / oleh Sulianty. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Sulianty ( NIM: 205040042 ) (B) Judul Skripsi : ANALISIS PROSES PERADILAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (C) Halaman : vii + 97 + 41 + 2008 (D) Kata kunci : Pemberhentian (Impeachment), Mahkamah Konstitusi (E) Isi : Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A UUD 1945). Mekanisme pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan dengan cara yaitu DPR mengajukan kepada MPR, namun dengan terlebih dahulu DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1) UUD 1945). Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 24C ayat (2) UUD 1945). Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses peradilan di Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR terhadap pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah MK belum memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur lebih jelas dan rinci tentang proses peradilan di Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR terhadap pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden,. Saran dalam penelitian ini adalah MK diharapkan dapat membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur lebih rinci dan khusus mengenai pendapat DPR terhadap pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. (F) Acuan : 41 (1981-2008) (G) Pembimbing: Ibu Dr. Dwi Andayani, Bs., S.H., M.H. (H) Penulis Sulianty

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 27 Jul 2018 09:29
Last Modified: 27 Jul 2018 09:29
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5962

Actions (login required)

View Item View Item