Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan Kepala Daerah Langsung dan kompetensi KPUD (Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004) / oleh Nesa Marieta

MARIETA, NESA (2008) Analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan Kepala Daerah Langsung dan kompetensi KPUD (Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004) / oleh Nesa Marieta. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A). Nama (NIM) : NESA MARIETA (205040095) (B). Judul Skripsi : ?ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DAN KOMPETENSI KPUD (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 072-073/PUU-II/2004). (C). Halaman : vii+104+2008 (D). Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah Langsung. (E). Isi : Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia memasuki babak baru sejarah demokrasi di tanah air. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, rakyat dapat ikut serta secara aktif menentukan sendiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan aspirasi dan hati nurani mereka masing-masing. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung melalui pemilihan umum sebagaimana halnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2004 yang lalu. Akan tetapi, beberapa ketentuan terkait mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai banyak kekurangan yang dapat mengurangi makna demokrasi serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi, selaku lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, telah mengeluarkan putusan terkait pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal yang bertentangan tersebut menjadi mengurangi pentingnya kompetensi KPUD sebagai lembaga pemilihan Kepala Daerah. Putusan yang didasarkan pada penafsiran Hakim Konstitusi terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberi dampak, baik positif maupun negatif, terhadap pelaksanaan Pilkada Langsung yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan terhadap KPUD sebagai lembaga pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara lisan terhadap pihak yang terkait yaitu Mahkamah Konstitusi. (F). Daftar Acuan : 53 (1945-2008) (G). Pembimbing Muhammad Abudan S.H., M.H. (H) Penulis NESA MARIETA

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	27 Jul 2018 09:32
Last Modified:	27 Jul 2018 09:32
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5965

Actions (login required)

View Item