Analisis terhadap pengaturan tentang ahmadiyah berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) menteri agama, menteri dalam negeri, jaksa agung / oleh Margaretta Kristianti

KRISTIANTI, MARGARETTA (2008) Analisis terhadap pengaturan tentang ahmadiyah berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) menteri agama, menteri dalam negeri, jaksa agung / oleh Margaretta Kristianti. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak A. Nama: Margaretta Kristianti (NIM: 205040063). B. Judul Skripsi: Analisis Terhadap Pengaturan Ahmadiyah Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung C. Halaman: xi + 70 + 4 + 2009. D. Kata Kunci: Pengaturan, Ahmadiyah. E. Isi: Pertentangan yang terjadi tentang Ahmadiyah, telah berlangsung dari tahun 1970- sekarang, tetapi puncak dari pertentangan tersebut pada tanggal 1 Juni 2008, yaitu berupa tindakan kekerasan yang melibatkan sekelompok orang yang berasal dari Organisasi Masyarakat yang bernama Front Pembela Islam (FPI), dimana anggota FPI tersebut melakukan tindakkan penyerangan atas kelompok AKKBB pada waktu melangsungkan apel akbar untuk memperingati hari kelahiran Pancasila. Permasalahan yang di bahas oleh penulis adalah tentang bagaimana pengaturan Ahmadiyah berdasarkan SKB Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga masyarakat, yang dibuat oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri termasuk Jaksa Agung. Penulis meneliti masalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dari data hasil penelitian dapat diketahui bahwa isi dari SKB Ahmadiyah tersebut tidak jelas mengenai pengaturan terhadap Ahmadiyah, karena adanya kelemahan inilah sehingga menimbulkan banyak pertentangan antara kelompok yang membela Ahmadiyah dengan kelompok yang menolak kehadiran Ahmadiyah. Karena hal tersebut sebaiknya pemerintah segera melakukan tinjauan terhadap pengaturan tentang tata hierarki perundang-undangan Indonesia. Serta sebaiknya Ahmadiyah mendeklarasikan diri sebagai suatu agama agar tidak menimbulkan salah paham diantara umat beragama. F. Acuan: 35 (1968-2008). G. Pembimbing: DR.Arrisman, S.H., M.H. H. Penulis: Margaretta Kristianti

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 30 Jul 2018 03:16
Last Modified: 30 Jul 2018 03:16
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5988

Actions (login required)

View Item View Item