YUNIATI, ADE (2008) Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 80/G-TUN/2005/PTUN-BDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/B/2006/PT.TUN JKT. / oleh Ade Yuniati. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama: ADE YUNIATI (NIM: 205020169) (B)Judul Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 80/G-TUN/2005/PTUN-BDG dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/B/2006/PT.TUN JKT. (C)Halaman: vi + 166 + lampiran, 2008 (D)Kata Kunci: Surat Pernyataan Bersama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (E)Isi: Tanggal 20 Juli 2005 dikeluarkan Surat Pernyataan Bersama Muspida Bogor tentang pelarangan kegiatan JAI di Kabupaten Bogor. Atas hal ini diajukan gugatan oleh JAI terhadap keputusan tersebut. Pengadilan TUN Bandung melalui Putusan No. 80/G.TUN/2005/PTUN-BDG dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui Putusan No. 94/B/2006/PT.TUN JKT dinyatakan bahwa gugatan JAI ditolak, sehingga kegiatan JAI di wilayah Kabupaten Bogor hingga saat ini tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Permasalahan apakah Surat Pernyataan Bersama Muspida Bogor tahun 2005 tersebut merupakan suatu Keputusan TUN berdasarkan UU PTUN ? Apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 80/G-TUN/2005/PTUN-BDG dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 94/B/2006/PT.TUN JKT, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dan empiris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Surat Pernyataan Bersama Muspida Bogor tahun 2005, bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN tepatnya pada Pasal 1 angka 3, dan Pasal 1 angka 4, dan Pasal 49 huruf b, karena diterbitkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, bersifat abstrak (pengaturan), dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum, tidak bersifat individual, dan terdapat pihak MUI Kabupaten Bogor yang merupakan bukan badan administrasi negara, sebagai salah satu pihak yang ikut menandatangani surat pernyataan bersama tersebut. Dengan demikian Putusan Pengadilan TUN Bandung No. 80/G-TUN/2005/PTUN-BDG dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 94/B/2006/PT.TUN JKT adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dasar pertimbangan Majelis Hakim adanya unsur MUI Kab. Bogor dalam penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan UU PTUN. Saran, sebaiknya perlu diadakan peninjauan dan pengkajian kembali secara sosiologis dan historis terhadap keberadaan JAI, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat terhadap penanganan atas kasus-kasus yang timbul dari keberadaan JAI. (F)Acuan: 25 (1984-2007) (G)Pembimbing: Tatang Ruchimat, SH, MH. (H)Penulis: Ade Yuniati
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 03:27 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 03:27 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/5995 |
Actions (login required)
 |
View Item |
