ANDRI, STEVEN (2008) Analisis yuridis terhadap peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ditinjau dari UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia / oleh Steven Andri. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Nama : Steven Andri. (NIM : 205020064) Judul Skripsi : ?Analisis yuridis terhadap Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ditinjau dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?. B. Halaman : vii + 96 + Lampiran + 2008 C. Kata Kunci : Analisis, yuridis, ketertiban umum dan hak asasi manusia. D. Isi Abstrak : Pada zaman sekarang ini, pertambahan penduduk sangat pesat disetiap wilayah terutama di Jakarta. Jakarta sebagai Ibukota Negara masih dihadapkan pada masalah yang sangat mendasar, yaitu ketertiban umum. Para pedagang kaki lima sangat banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan bahkan di trotoar, serta para gelandangan dan pengemis terdapat dimana-mana, terutama di perempatan jalan, lampu lalulintas, kendaraan umum, jalan tol dan terminal. Hal ini menggambarkan bahwa Proponsi DKI Jakarta ini belum ditata dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah DKI Jakarta membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Tujuan dari dibentuknya Perda ini adalah agar Jakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia yang tertib dan menciptakan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Disamping itu dengan dibentuknya Perda No.8 tahun 2007, terdapat kelompok-kelompok yang kontra dengan Perda tersebut, yaitu para LSM dan ORNOP, serta para individu. Para LSM dan ORNOP berpendapat bahwa Perda tersebut bertentangan dengan Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu penulis mengangkat masalah, apakah benar Perda No.8 tahun 2007 bertentangan dengan UU No.39 tahun 1999? penulis menggunakan metode penelitian normatif, seperti UU No.39 tahun 1999, UU No.32 tahun 2004, UU No.29 tahun 2007 dan Perda No.8 tahun 2007, serta menggunakan metode penelitian empiris yaitu wawancara dengan salah satu LSM di Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang penulis terima, maka Perda tersebut tidak bertentangan dengan HAM, karena Pemerintah Daerah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Daftar Acuan : 20 buku (1980-2008) F. Pembimbing : Tatang Ruchimat, SH., MH. G. Penulis : Steven Andri.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 03:50 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 03:50 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6005 |
Actions (login required)
 |
View Item |
