Gugatan terhadap perbuatan mengingkari janji kawin sebagai perbuatan melanggar hukum (studi kasus putusan Nomor 142/Pdt.G/1997/PN.Sby) / oleh Veronica Sianturi

SIANTURI, VERONICA (2008) Gugatan terhadap perbuatan mengingkari janji kawin sebagai perbuatan melanggar hukum (studi kasus putusan Nomor 142/Pdt.G/1997/PN.Sby) / oleh Veronica Sianturi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Veronica Sianturi (NIM: 205030181) (B) Judul Skripsi : Gugatan Terhadap Perbuatan Mengingkari Janji Kawin Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (Studi kasus Putusan Nomor: 142/Pdt.G/1997/PN.SBY) (C) Halaman : vi + 66+2008 (D) Kata Kunci : Perbuatan mengingkari janji kawin (E) Isi Abstrak : Dalam suatu hubungan asmara di antara muda-mudi, seringkali terdapat janji kawin, yaitu janji salah satu pihak untuk menikahi pihak lainnya. Apabila janji kawin didasari oleh itikad baik dan dilanjutkan dengan perkawinan yang sah, tentu tidak menjadi masalah. Namun seringkali janji kawin dimanfaatkan sebagai tipu daya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian, tidak hanya materiil tetapi juga immaterial bagi pihak lain. Apakah perbuatan mengingkari janji kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil analisis memperlihatkan bahwa dalam hukum perdata barat Pasal 58 janji kawin tidak menimbulkan akibat hukum sepanjang belum ada pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil dan belum diikuti dengan pengumuman kawin. Perbuatan ingkar janji kawin tidak termasuk wanprestasi karena janji kawin tidak termasuk perjanjian dalam Buku III KUHPer, namun dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, oleh karena itu pelakunya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami orang lain akibat perbuatan tersebut. Adapun pertimbangan hokum hakim dalam memutus perkara ini yaitu adanya pelanggaran terhadap kaidah tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. (F) Acuan : 18 (1973 ? 2002) (G) Pembimbing : Hj. Mulati, S.H., M.H. (H) Penulis : Veronica Sianturi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 30 Jul 2018 04:23
Last Modified: 30 Jul 2018 04:23
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6030

Actions (login required)

View Item View Item