KURNIAWAN, MUHAMAD RIFKI (2008) Implementasi pasal 148 PP Nomor 44 Tahun 1993 terhadap kendaraan dan pengemudi (studi kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan)/oleh Muhamad Rifki Kurniawan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Muhamad Rifki Kurniawan (B) Judul : Implementasi Pasal 148 PP Nomor 44 Tahun 1993 Terhadap Kendaraan dan Pengemudi (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan) (C) Halaman Muka : ix + 84 + (lampiran) + 2008 (D) Kata Kunci : Implementasi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 (E) Isi: Angkutan Barang merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat, hal ini dikarenakan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mobilisasi barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik disebabkan faktor kebutuhan pokok, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, maka diperlukan suatu uji berkala terhadap angkutan mobil barang yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, oleh karena itu Pemerintah dan DPR membuat suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan salah satu peraturan pelaksananya yaitu Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan dijalan wajib uji berkala, dan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Namun yang terjadi di wilayah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, sering ditemui angkutan mobil barang yang tak memperpanjang masa uji berkala. Hal yang menjadi permasalahan adalah apakah pasal 148 PP No 44 tahun 1993 terimplementasi?. Penulis meneliti permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yang ditambah dengan data dari hasil wawancara. Data penelitian memperlihatkan salah satu penyebab tidak terlaksananya peraturan tersebut adalah lemahnya sanksi yang diberikan aparat Dinas Perhubungan Lampung Selatan ketika melakukan penertiban. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih serius dalam menindak tegas angkutan mobil barang yang tak memperpanjang masa uji berkala. (F) Daftar Acuan : (32) (1981-2008). (G) Pembimbing Tatang Ruchimat, S.H., M.H. (H) Penulis Muhamad Rifki Kurniawan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 04:35 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 04:35 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6039 |
Actions (login required)
 |
View Item |
