Implementasi peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 1993 terhadap angkutan umum tanpa ijin usaha angkutan dan ijin trayek angkutan di DKI Jakarta (studi kasus angkutan jurusan Duri Kosambi-Semanan) / oleh Nadiya Mustafa Baabad

BAABAD, NADIYA MUSTAFA (2008) Implementasi peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 1993 terhadap angkutan umum tanpa ijin usaha angkutan dan ijin trayek angkutan di DKI Jakarta (studi kasus angkutan jurusan Duri Kosambi-Semanan) / oleh Nadiya Mustafa Baabad. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak ABSTRAK (A) Nama : Nadiya Mustafa Baabad. (B) Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Terhadap Angkutan Umum Tanpa Ijin Usaha Angkutan Dan Ijin Trayek Angkutan Di DKI Jakarta (Studi Kasus Angkutan Jurusan Duri Kosambi- Semanan. (C) Halaman Muka : ix + 89 + 28 + 2008. (D) Kata Kunci : Implementasi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 (E) Isi: Angkutan umum merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat penting bagi masyarakat, hal ini disebabkan oleh seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lain, baik disebabkan faktor kebutuhan pokok, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Agar dapat mengoperasikan suatu angkutan yang dipergunakan secara komersil, diperlukan adanya perijinan yang diberikan oleh pemerintah, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, namun yang terjadi di wilayah Duri Kosambi dan Semanan, banyak ditemui angkutan yang beroperasi mengangkut penumpang secara komersil layaknya angkutan umum resmi, tanpa dilengkapi perijinan, baik ijin usaha angkutan maupun ijin trayek. Hal yang menjadi permasalahan adalah mengapa PP No 41 Tahun 1993 tidak diimplementasikan sebagaimana seharusnya?. Penulis meneliti permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan salah satu penyebab tidak terlaksananya peraturan tersebut adalah akibat adanya pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kebutuhan masyarakat akan transportasi umum yang murah, cepat, aman dan nyaman. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih serius dalam menindak tegas angkutan umum tanpa ijin usaha dan ijin trayek, serta pemerintah lebih berusaha meningkatkan pelayanan publik dibidang transportasi umum. (F) Daftar Acuan : (28) (1983-2007). (G) Pembimbing Tatang Ruchimat, S.H., M.H. (H) Penulis Nadiya Mustafa Baabad

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 30 Jul 2018 04:41
Last Modified: 30 Jul 2018 04:41
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6043

Actions (login required)

View Item View Item