Kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjatuhkan sanksi administratif / oleh Ruping Alias Vince

VINCE, RUPING LOLO (2008) Kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjatuhkan sanksi administratif / oleh Ruping Alias Vince. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Ruping Lolo Alias Vince (NIM: 205040060) (B)Judul Skripsi : Kewenangan BPSK dalam Menjatuhkan Sanksi Adminsitratif. (C)Halaman : ix + 192 + + 2007 (D)Kata Kunci : sanksi administratif, kewenangan BPSK (E)Isi : Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisiensi, dan efektif dalam menjaga kelangsungan hubungan jual beli maupun transaksi bisnis. Hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada sehingga mendapat banyak kritikan. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut maka melalui UUPK, dibentuklah BPSK sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dapat melalui tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiga penyelesaian tersebut merupakan dasar pilihan dan persetujuan para pihak dan bukan merupakan penyelesaian sengketa secara berjenjang. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu dengan memberikan sanksi adminstratif kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UUPK. Sanksi adminsitratif tersebut hanya dapat diberikan jika para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun dalam prakteknya, BPSK Kota Bandung tidak pernah menerapkan sanksi administratif tersebut. Selama ini BPSK Kota Bandung hanya menjatuhkan ganti rugi dari Pelaku Usaha kepada konsumen, namun pemberian ganti rugi tersebut bukan dalam kerangka pemberian sanksi administratif. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kewenangan BPSK dalam menjatuhkan sanksi adminsitratif hanya terbatas pada pasal-pasal yang ditunjuk pada Pasal 60 UUPK atau malahan memiliki kewenangan yang sangat luas di luar ketentuan pasal-pasal yang ditunjuk dalam Pasal 60 UUPK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki BPSK dalam hal menjatuhkan sanksi. (F)Acuan : 53 (1959-2007) (G)Pembimbing Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (H)Penulis Ruping Lolo Alias Vince

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 30 Jul 2018 05:03
Last Modified: 30 Jul 2018 05:03
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6059

Actions (login required)

View Item View Item