AFARATU, CHARLES R (2008) Kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Poso tentang Pengusulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah / oleh Charles R. Afaratu. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Nama : Charles R. Afaratu (NIM : 205020003) B. Judul Skripsi : Kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Poso tentang Pengusulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah C. Halaman : vii + 102 halaman + 25 + 2008 D. Kata Kunci : Kewenangan, Gubernur, DPRD Kabupaten E. Isi Abstrak : Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah suatu prosedur hukum yang dianut di negara Indonesia dalam Pemilihan Pemimpin Pemerintahan di suatu daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dalam pemilihan tersebut, akan diusulkan pengesahan pengangkatannya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh UU No.32 Tahun 2004 oleh DPRD Kabupaten, namun dalam kasus Pilkada di Kabupaten Poso, ternyata yang mengusulkan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri bukan DPRD, tetapi Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi, sehingga timbul pertanyaan dapatkah Bupati dan Wakil Bupati Poso terpilih tetap dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah tanpa adanya usulan dari DPRD Kabupaten Poso; kemudian yang kedua, dapatkah Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah melantik Bupati dan Wakil Bupati Poso terpilih di luar rapat paripurna DPRD Kabupaten Poso. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti kasus ini adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata tindakan yang dilakukan oleh Gubernur tersebut adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena DPRD Kabupaten Poso tidak melaksanakan kewenangannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d UU No.32 Tahun 2004, maka Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah yang berpedoman pada S.E. Mendagri No.120/1559/Sj berhak mengambil alih kewenangan dari DPRD tersebut. Karena prosedur pengusulannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah dapat melantik pasangan calon terpilih tanpa adanya usul pengesahan dari DPRD Kabupaten Poso. F. Daftar Acuan : 25 (1945 - 2008) G. Pembimbing : Tatang Ruchimat, S.H., M.H. H. Penulis : Charles R. Afaratu
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 06:09 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 06:09 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6060 |
Actions (login required)
 |
View Item |
