RACHMAWATY, FARIDA (2008) Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) terhadap hak mengumumkan berkaitan dengan implementasi hak cipta di bidang karya seni musik (studi kasus atas putusan pengadilan Nomor 33/HakCipta/2006/PN.Niaga.JKT.PST) / oleh Farida Rachmawaty. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Farida Rachmawaty (NIM: 205036011) (B) Judul Skripsi : Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) terhadap Hak Mengumumkan Berkaitan dengan Implementasi Hak Cipta di Bidang Karya Seni Musik (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 33/HAKCIPTA/2006/PN.NIAGA.JKT.PST) (C) Halaman : xi + 130 + 32 + 2008 (D) Kata Kunci : Hak Cipta. Hak Mengumumkan, Musik. (E) Isi : Manusia mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan suatu karya dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diberikan perlindungan hukum yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu bidang HKI adalah Hak Cipta (copyrights) yang merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum Hak Cipta adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Saat ini telah terjadi pelanggaran Hak Cipta khususnya terhadap Hak Mengumumkan, salah satunya yang dilakukan oleh The Club The Place To Party discotique yang berupa mengaransemen, mempertunjukkan, dan menyiarkan kepada publik yang dilakukan oleh seorang Disc Jockey melalui seperangkat alat tanpa izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Izin tersebut berupa Lisensi yang diperoleh dari suatu lembaga pengumpul royalti (collecting society), salah satunya adalah YKCI. Berdasarkan uraian di atas, maka timbul pertanyaan apakah YKCI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang sebagai pengumpul royalti (collecting society) di Indonesia? Apakah Putusan Pengadilan Niaga No. 33/HAKCIPTA/2006/PN.NIAGA.JKT.PST mengenai pelaksanaan Hak Mengumumkan di bidang karya seni musik telah sesuai dengan UUHC? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan bahwa YKCI bukan satu-satunya collecting society di Indonesia, hal ini dapat dilihat saat ini Pencipta lebih memilih memberikan kuasa atas pengelolaan Hak Ekonomi kepada Publisher. Putusan Pengadilan Niaga No. 33/HAKCIPTA/2006/PN.NIAGA.JKT.PST belum sesuai dengan UUHC karena hanya mencantumkan sanksi ganti rugi kepada pihak sebesar Rp. 375.000.000, 00, sedangkan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 72 Ayat (1) UUHC tidak dicantumkan.. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah untuk segera membentuk collecting society yang mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menghindari adanya kerancuan dan penyalahgunaan kewenangan. (F)Acuan : 32 (1981-2008) (G)Pembimbing : Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. (H)Penulis : Farida Rachmawaty
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 06:12 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 06:12 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6062 |
Actions (login required)
 |
View Item |
