Pelaksanaan peraturan daerah daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan dan pajak pemanfaatan air bahwah tanah dan air permukaan di gedung utama Universitas Tarumanagara / oleh Theresia Arma Dian Suryani

SURYANI, THERESIA ARMA (2008) Pelaksanaan peraturan daerah daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan dan pajak pemanfaatan air bahwah tanah dan air permukaan di gedung utama Universitas Tarumanagara / oleh Theresia Arma Dian Suryani. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A).Nama : Theresia Arma Dian Suryani (B).Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Gedung Utama Universitas Tarumanagara (C).Halaman : viii + 81 + 30 + 2008 (D).Kata Kunci : Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Pemanfaatan. (E).Isi : Jakarta merupakan kota metropolitan dengan pembangunan gedung tinggi yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Dengan peningkatan pembangunan yang seperti demikian, data dari Dinas Pertambangan DKI Jakarta menunjukkan bahwa saat ini Jakarta sedang menuju bencana ekologi karena terjadi eksploitasi air bawah tanah yang berlebihan yang memiliki dampak sangat buruk dan luas dalam kehidupan masyarakat berupa penurunan permukaan air tanah, penurunan permukaan tanah, instrusi air laut, dan kekeringan air tanah. Pengaturan mengenai pemanfaatan air bawah tanah di DKI Jakarta diatur di dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, akan tetapi daya guna dari Perda ini masih dipertanyakan, terutama mengenai pelaksanaannya di lapangan. Untuk itulah diperlukan suatu penelitian. Mengingat luasnya wilayah DKI Jakarta dan banyaknya gedung tinggi yang melakukan eksploitasi air bawah tanah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan mengambil contoh kasus di Gedung Utama Universitas Tarumanagara yang terletak di wilayah Jakarta Barat, karena pada saat pembangunan fondasi gedung tersebut terjadi proses dewatering, yaitu pengambilan atau penyedotan air bawah tanah yang dilakukan pada saat pembangunan fondasi gedung tinggi yang hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak yang serupa dengan eksploitasi di atas. Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam suatu tulisan berbentuk skripsi dengan rumusan permasalahan: 1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Gedung Utama Universitas Tarumanagara? 2. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Gedung Utama Universitas Tarumanagara? Dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan Perda tersebut di Gedung Utama Universitas Tarumanagara sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi masih terdapat persoalan penting yang dilakukan oleh pihak pengelola gedung dan hal tersebut tidak diatur di dalam Perda, yaitu masalah dewatering. Dewatering sering disebut dengan proses pengeringan tanah. Air tanah yang keluar pada saat pembangunan tersebut mengakibatkan terganggunya proses penggalian, maka dilakukan dewatering untuk mengatasinya. Tindakan dewatering ini menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi walaupun mengakibatkan dampak yang sangat buruk, tindakan eksploitasi air tanah yang berlebihan, khususnya dewatering tidak diatur di dalam Perda tersebut. Oleh sebab itu penulis merasa perlu diadakannya perluasan cakupan pengaturan dari perda tersebut. Untuk kepentingan itu, maka diperlukan adanya perbaikan dari perda yang bersangkutan dengan menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga perda tersebut mampu untuk mengimbangi laju perkembangan pembangunan gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta. Selain itu, perbaikan yang dilakukan terhadap Perda tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan yang baik oleh pemerintah, sehingga Perda tersebut dapat berdaya guna. (F).Acuan : 26 (1945-2008) (G).Pembimbing Cut Memi, S.H., M.H. (H).Penulis Theresia Arma Dian Suryani.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 30 Jul 2018 06:31
Last Modified: 30 Jul 2018 06:31
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6077

Actions (login required)

View Item View Item