Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (studi kasus antara PT Cahaya Buana Intitama melawan Robertito) / oleh Sally Fandli

FANDLI, SALLY (2008) Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (studi kasus antara PT Cahaya Buana Intitama melawan Robertito) / oleh Sally Fandli. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Sally Fandli (NIM: 205040030) (B) Judul Skripsi : Pembatalan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Studi Kasus antara PT. Cahaya Buana Intitama melawan Robert Ito). (C) Halaman : x + 115 + 23 + 2008. (D) Kata Kunci : Desain Industri dan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri. (E) Isi : Ketentuan mengenai desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 1 Ayat (1) UUDI menyatakan Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Ditjen HKI menerbitkan dua Sertifikat Desain Industri atas dua produk lemari yaitu milik PT.Cahaya Buana Intitama (Penggugat) dan Robert Ito (Tergugat). Pengadilan Niaga membatalkan pendaftaran Sertifikat Desain Industri Lemari atas nama Tergugat. Mahkamah Agung sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Niaga.Mengapa tetap terjadi pembatalan pendaftaran desain industri walaupun Ditjen HKI telah mengeluarkan kedua Sertifikat Desain Industri atas kedua produk lemari ? Mengapa terjadi perbedaan putusan antara putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pendaftaran Sertifikat Desain Industri Lemari atas nama Tergugat dengan putusan Mahkamah Agung yang justru sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Niaga ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris.Sertifikat Desain Industri memberikan hak eksklusif bagi pemegangnya. Namun Pasal 38 Ayat (1) UUDI mengatur bahwa atas hal tersebut tidak tertutup kemungkinan pihak yang berkepentingan mengajukan suatu gugatan pembatalan. Atas kasus, Pengadilan Niaga beranggapan bahwa syarat untuk pembatalan pendaftaran desain industri atas nama Tergugat telah terpenuhi. Perbedaan putusan disebabkan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menganut persepsi yang berbeda atas masalah ?kebaruan? dalam desain industri sebagai dampak ketidakjelasan batasan ?kebaruan? dalam UUDI. Sebaiknya pemerintah mencabut dan mengganti ketentuan atau pasal UUDI yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Selain itu, Ditjen HKI dapat lebih memperbanyak ruang lingkup pengumuman desain industri. Masyarakat juga diharapkan dapat ikut andil dalam upaya penegakan hukum desain industri. (F) Acuan : 23 (1976-2007) (G) Pembimbing : Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. (H) Penulis : Sally Fandli

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 30 Jul 2018 06:41
Last Modified: 30 Jul 2018 06:41
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6085

Actions (login required)

View Item View Item