SJAHLIM, ALLWIN (2008) Pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif menurut PP No. 24 tahun 1997 bagi tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang / oleh Allwin Sjahlim. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Nama : ALLWIN SJAHLIM (205010091) B. Judul Skripsi : PENDAFTARAN TANAH DENGAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF MENURUT PP. NO. 24 TAHUN 1997 BAGI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG C. Halaman : viii + 96 + lampiran + 2008 D. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Publikasi Negatif. E. Isi Abstrak : Didalam pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh UUPA terdapat kelemahan, di antaranya dalam hal menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif memberikan peluang kepada pihak yang merasa berhak untuk mengajukan keberatan atas sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang penyelesaiannya dapat melalui pengadilan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi terhadap cita-cita penegakan tertib administrasi di bidang pertanahan. Sebab, sertipikat yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah dapat digugurkan. Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalah tersebut adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris/sosiologis, yaitu penelitiannya bertujuan menggambarkan dan menganalisa apakah pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif dalam mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pendaftaran tanah negatif yang dianut oleh UUPA cukup efektif dalam mendukung terciptanya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, khususnya di Kabupaten Tangerang. Sebab, sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang jarang sekali ada gugatan dari pihak yang merasa lebih berhak atas tanah yang bersangkutan. Dikarenakan, penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kabupaten Tangerang didukung oleh peran aktif petugas pendaftaran tanah. Petugas pendaftaran, sebelum mengeluarkan sertipikat hak atas tanah, diwajibkan mengadakan penelitian seperlunya terhadap bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya. Sehingga sertipikat yang diterbitkan dapat menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Meskipun sistem pendaftaran tanah dengan publikasi negatif terdapat kelemahan, namun hal ini dapat diatasi oleh lembaga rechtsverwerking yang berasal dari hukum adat. Kemudian lembaga ini diadopsi oleh Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. F. Daftar acuan : 20 ( 1982-2006 ) G. Dosen pembimbing Hanafi Tanawijaya,S.H.,M.H. H. Penulis Allwin Sjahlim
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 07:22 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 07:22 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6101 |
Actions (login required)
 |
View Item |
