BUDISUSETIA, SAMUEL (2008) Penerapan hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya menurut Pasal 28 A dan Pasal 28 I Pasca amandemen UUD 1945 dalam kasus Tibo dkk (putusan Nomor 459/Pid.B/2001/PN.PL) / oleh Samuel Budisusetia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak ABSTRAK (A). Nama : Samuel Budisusetia (NIM: 205010202) (B). Judul Skripsi : Penerapan Hak untuk Hidup serta Hak Mempertahankan Hidup dan Kehidupannya Menurut Pasal 28 A dan Pasal 28 I Pasca Amandemen UUD 1945 (Putusan No.459/Pid.B/2001/ PN.PL) (C). Halaman : viii + 75 + Lampiran + 2008 (D). Kata Kunci : Penerapan Hak untuk Hidup (E). Isi : Pidana mati di Indonesia merupakan suatu hal yang fenomenal dan selalu akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Umumnya kedua kelompok tersebut mendasarkan pandangannya masing-masing pada eksistensi lembaga pidana mati yang memang masih diakui sebagai salah satu jenis pidana pokok hukum positif di satu pihak, dan di pihak lain kepada Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin hak untuk hidup setiap orang serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bagaimana penerapan hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya menurut Pasal 28 A dan Pasal 28 I Pasca Amandemen UUD 1945 dalam kasus Tibo dkk. (Putusan Nomor 459 / Pid. B / 2001 / PN. PL) ? Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Dalam kesempatan ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengetengahkan studi kasus Tibo dkk.. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan perundang-undangan yang di atasnya, yaitu UUD 1945. Karena pada dasarnya penerapan pidana mati di Indonesia masih rancu dan terjadi pro dan kontra. Di mana jelas dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetap mencantumkan pidana mati. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini menunjukan bahwa UUD 1945 tidak membolehkan pengenaan dan pelaksanaan pidana mati. Perkembangan perlindungan terhadap hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang sangat fundamental yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Pasal 28 A dan Pasal 28 I UUD 1945 ini, tidak diikuti dengan perubahan terhadap berbagai produk perundang-undangan. (F). Acuan : 28 (1945-2007) (G). Pembimbing : P.C. Hadiprastowo, S.H. (H). Penulis : Samuel Budisusetia
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 07:37 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 07:37 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6111 |
Actions (login required)
 |
View Item |
