Pengaruh Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap aparatur administrasi Negara (studi kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) / oleh Dian Christianto

CHRISTIANTO, DIAN (2008) Pengaruh Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap aparatur administrasi Negara (studi kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) / oleh Dian Christianto. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A). Nama : Dian Christianto (NIM:205020196) (B). Judul Skripsi : Pengaruh UU No.5 Tahun 1986 juncto UU No.9 Tahun 2004 Terhadap Aparatur Tata Usaha Negara. (Studi Kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). (C). Halaman : vii + 86 + 16 + 2002 (D). Kata kunci : PTUN, Aparatur PTUN (E). Isi : Keputusan aparatur Tata Usaha Negara sering kali merugikan warga masyarakat yang tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana pengaruh Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Aparatur Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik di PTUN Jakarta ? Penulis meneliti masalah tersebut dengan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data penlitian memperlihatkan adanya tingkat pengurangan dan penurunan jumlah sengketa Tata Usaha Negara selama 5 tahun dari 2002-2006 sebesar 11 sengketa TUN menurun setiap tahunnya yang berarti keputusan TUN yang disengketakan di PTUN semakin berkurang. Ini berarti PTUN telah berhasil mempengaruhi aparatur TUN dalam mengeluarkan keputusan TUN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kendalanya adalah kurangnya pemahaman mengenai Hukum Tata Usaha Negara dari aparatur TUN, tidak adanya lembaga eksekutor putusan PTUN, Kurangnnya pemahaman Hakim PTUN terhadap keputusan aparatur TUN berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan terdapatnya keputusan TUN yang menunda pelaksanaan daripada keputusan TUN yang sudah dikeluarkan. Sebaiknya aparatur TUN tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan diperlukannya lembaga eksekutor atas putusan PTUN. (F). Acuan : 16 (1970-2002) (G). Pembimbing : Rasji, SH., MH. (H). Penulis : Dian Christianto

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	30 Jul 2018 08:08
Last Modified:	30 Jul 2018 08:08
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6136

Actions (login required)

View Item