Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Ketentuan Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa Berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 / Erison

ERISON, ERISON (2012) Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Ketentuan Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa Berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 / Erison. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Terdapat berbagai bentuk perjanjian pemberian kuasa, salah satunya adalah kuasa membebankan hak tanggungan yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 UUHT. Bahwa terdapat pertentangan antara ketentuan tentang perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam UUHT dan KUHPerdata. Jika diterapkan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata tentang berakhirnya pemberian kuasa terhadap ketentuan dalam hukum hak tanggungan, membawa akibat yang dapat merugikan salah satu pihak. Di sisi lain terdapat pemahaman sederhana mengenai penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generali merupakan asas hukum yang secara mutlak dapat diterapkan terhadap semua peraturan. Namun terdapat teori-teori dan doktrin yang membahas mengenai asas tersebut lebih luas, sehingga dapat menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan mengenai kontradiksi ketentuan tentang Perjanjian Pemberian Kuasa yang ada dalam KUHPerdata dan UUHT. Berdasarkan teori dan analisis yang dibangun, disimpulkan bahwa Pasal 15 ayat 2 UUHT bukan merupakan Lex specialis dari Pasal 1813 KUHPerdata, namun legalitas pasal 15 ayat 2 UUHT tidak dapat didasarkan pada penerapan asas tersebut. Selain itu, sifat limitatif yang ada di dalam Pasal 1813 KUHPerdata dapat diterjemahkan hanya terhadap pemberian kuasa secara umum. Sehingga bila terdapat bentuk pemberian kuasa lain, diluar dari pada apa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata, maka perlu diatur dan diakomodasi dalam bentuk undang-undang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Perjanjian Pemberian Kuasa, KUHPerdata, Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	30 Jul 2018 08:34
Last Modified:	30 Jul 2018 08:34
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6141

Actions (login required)

View Item