Penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang tanpa hak melakukan akses ke jaringan internet milik Komisi Pemilihan Umum, sebagai cibercrime pada saat Pemilu Tahun 2004 / oleh Albert Leonard

LEONARD, ALBERT (2008) Penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang tanpa hak melakukan akses ke jaringan internet milik Komisi Pemilihan Umum, sebagai cibercrime pada saat Pemilu Tahun 2004 / oleh Albert Leonard. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : ALBERT LEONARD (205020038) (B) Judul Skripsi : ?Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Orang yang Tanpa Hak melakukan Akses ke Jaringan Internet Milik Komisi Pemilihan Umum, Sebagai Cybercrime Pada Saat Pemilu Tahun 2004? (C) Halaman : vi + 67 Halaman + Lampiran (D) Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi Pidana Cybercrime (E) Isi Perkembangan teknologi dan jaringan komunikasi pada masa sekarang semakin mempermudah berbagai aspek kehidupan. Majunya teknologi dan jaringan komunikasi ini ditandai dengan munculnya Internet sebagai penghubung ke dunia luar. Seiring dengan kemudahan yang didapat, internet ini juga dapat mengakibatkan kejahatan mayaantara atau cybercrime. Cybercrime ini beragam bentuknya, salah satunya ialah yang terjadi pada saat Pemilihan Umum tahun 2004. Pada kasus perkara Nomor 1322/PID.B/2004/PN.JKT.PST, terdakwa dengan tanpa hak melakukan akses ke jaringan internet milik komisi pemilihan umum, yang dipergunakan untuk menampilkan hasil pemilihan umum tahun 2004. Dimana terdakwa merubah tampilan nama partai peserta Pemilihan Umum tahun 2004. Atas dasar tersebut maka hal yang dibahas ialah mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang tanpa hak melakukan akses ke jaringan internet milik komisi pemilihan umum, dalam hal ini, menentukan apakah perbuatan tanpa hak melakukan akses ke jaringan telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana cybercrime dan mengenai penjatuhan hukum pidana kepada pelaku. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan eksploratif dengan data yang diambil dan dianalisis adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan merubah tampilan website komisi pemilihan umum ialah termasuk tindak pidana cybercrime dan karenanya dapat dijatuhkan hukum pidana. (F) Daftar Acuan 16 Buku (1986 ? 2005) (A) Pembimbing Dr. Etty Utju Ruhayati, S.H., M.H. (B) Penulis Albert Leonard

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	30 Jul 2018 08:25
Last Modified:	30 Jul 2018 08:25
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6146

Actions (login required)

View Item