YOHANES, YUNITA (2008) Penolakan tuntutan ganti rugi immateriil oleh Majelis Hakim atas pengadaan tanah guna pembangunan fly over di Jalan Pramuka (studi kasus putusan Nomor 174/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim) oleh Yunita Yohanes. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A). NAMA : Yunita Yohanes (B). NIM : 205010043 (C). Judul Skripsi : ?Penolakan Tuntutan Ganti Rugi Immateriil Oleh Majelis Hakim Atas Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Fly Over di Jalan Pramuka. (Studi Kasus Putusan Nomor174/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim)?. (D). Halaman : vi + 76 + Lampiran + 2008 (E). Kata Kunci : Tuntutan Ganti Rugi Immateriil Atas Pembebasan Tanah (F). Isi : Permasalahan transportasi terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, selalu dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain terbatasnya ruas jalan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang kurang sebanding dengan berkembangnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan prasarana dan sarana tersebut. Kemacetan dengan segala konsekuensinya adalah masalah umum yang sedang dan akan dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Fly Over Pramuka dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta Timur secara komprehensif. Pembangunan Fly Over memerlukan tanah, sehingga harus pula mengambilalih tanah yang telah dipunyai dengan hak atas tanah, baik dengan pesangon/Bantuan Hukum, sehingga yang berkepentingan itu dilakukan pengadaan tanah, baik melalui pelepasan hak maupun dengan cara lain. Apakah tuntutan ganti rugi immateril yang ditolak oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 174/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?. penyusunan penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Bagi masyarakat yang terkena proses pengadaan tanah, dapat memperoleh ganti kerugian yang layak serta melibatkan masyarakat di dalam Tim Panitia Pengadaan Tanah, sehingga proses pengadaan tanah dapat memelihara rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Dalam arti, masyarakat dapat ikut serta mempertimbangkan dan menetapkan bentuk dan besamya ganti kerugian atas tanah yang haknya akan mereka lepaskan guna kepentingan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. (G). Acuan : 19 ( 1960-2005) (H). Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. (I). Penulis Yunita Yohanes
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 08:30 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 08:30 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6150 |
Actions (login required)
 |
View Item |
