LUKBERLIANTAMA,, M (2008) Peran komisi kejaksaan dalam pengawasan terhadap jaksa penyidik tindak pidana korupsi / oleh M. Lukberliantama. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : M. Lukberliantama (B) Judul Skripsi :.PERAN KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP JAKSA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI. (C) Halaman : xii + 77 + 32 + 2008 (D) Kata Kunci : Pengawasan oleh Komisi Kejaksaan (E) Isi : Kinerja jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada saat ini terus disorot. Beberapa kasus yang melibatkan Jaksa-jaksa nakal terus terjadi. Hal ini seakan-akan memperjelas bahwa reformasi di tubuh korps Adhyaksa itu, belum menyentuh sampai ke akar. Oleh karena seringnya terjadi beberapa kasus yang melibatkan Jaksa-jaksa maka tidak heran jika saat ini bidang pengawasan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan bidang yang terus mendapatkan sorotan tajam. Pengawasaan untuk pembenahan Kejaksaan kini digantungkan kepada Komisi Kejaksaan. Permasalahannya, bagaimanakah peran Komisi Kejaksaan dalam pengawasan terhadap Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Metode yang dilakukan untuk penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan tersebut, maka peran Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap Jaksa penyidik tindak pidana korupsi pada saat ini dianggap mempunyai peran penting, karena Komisi Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga eksternal yang bertugas untuk mengawasi perilaku Jaksa yang menyimpang seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh parsa jaksa. Faktor yang mendukung Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap Jaksa penyidik tindak pidana korupsi ialah peran masyarakat, peran lembaga-lembaga internal dalam Kejaksaan dan peran Komisi Kejaksaan itu sendiri. Faktor yang menghambat Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan salah satunya, yaitu kewenangan Komisi Kejaksaan yang sangat minim disertai dengan buruknya sistem akuntanbilitasnya. Terhadap permasalahan tersebut , maka penulis memberi saran agar Komisi Kejaksaan diberi wewenang yang lebih besar, tidak hanya memberikan rekomendasi/mengambil alih pengawasan internal pihak JAMWAS jika pejabat JAMWAS tersebut dinilai berlarut-larut dalam menangani laporan, agar Komisi Kejaksaan dapat bertindak aktif tidak bersifat pasif. (F) Acuan : 13 (1981-2006) (G) Pembimbing : Yuwono Prianto, S.H., M.H. (H) Penulis : M. Lukberliantama
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 30 Jul 2018 09:19 |
| Last Modified: | 30 Jul 2018 09:19 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6175 |
Actions (login required)
 |
View Item |
