PUTRI, IRENRERA (2008) Peranan pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah / oleh Irenrera Putri. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak Nama : IRENRERA PUTRI (NIM : 205040080) (B) Judul Skripsi : Peranan Pajak Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (C)Halaman : vii + 89 + 83 (D)Kata Kunci:Peranan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. (E) Isi : Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Pemerintah Daerah Otonom dengan kekhususannya sebagai Ibukota Negara dan Pusat pemerintahan serta otonominya diletakkan pada lingkup Provinsi saja. Dalam melaksanakan beban, tugas dan kewajiban yang terkandung pada otonomi daerah, diperlukan dana cukup besar. Menurut Pasal 157 Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, dana tersebut diantaranya diperoleh dari pajak daerah sebagai salah satu jenis sumber keuangan daerah dalam APBD dan merupakan salah satu jenis penerimaan dari sektor PAD. Dalam pelaksanaannya, pajak daerah diatur oleh Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaan di daerah, lebih lanjut diatur lagi dengan Peraturan Daerah untuk masing masing jenis Pajak Daerah. Walaupun di Provinsi DKI Jakarta hanya memberlakukan 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang terdapat dalam undang undang Pajak Daerah, tetapi di Provinsi DKI Jakarta, Pajak Daerah cukup berperan. Permasalahannya adalah bagaimana peranan pajak daerah tersebut dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui metode normatif dan empiris di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, penulis menemukan jawabannya bahwa pajak daerah berperan karena memberikan kontribusinya cukup besar dibandingkan jenis sumber keuangan daerah lainnya. Kontribusi hasil pajak daerah terhadap APBD setiap tahunnya rata rata sebesar 45,21%, dibandingkan jenis sumber keuangan lainnya paling tinggi setiap tahunnya rata rata sebesar 17,8%. Demikian pula jika dibandingkan dengan sesama jenis PAD (retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah), pajak daerah memberikan kontribusi lebih besar lagi yakni setiap tahun rata rata sebesar 97,16%. Sehingga dapat mencukupi anggaran dana yang diperlukan dalam menunjang terlaksananya otonomi daerahnya dengan baik. Dengan demikian, terlihat peranan pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta. (D) Acuan : 37 (1971 - 2007) (G) Pembimbing : Rasji, S.H., M.H. (H) Penulis : Irenrera Putri DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar Isi . iv Abstrak .... vi Daftar Singkatan . vii BAB I : PENDAHULUAN A.Latar Belakang 1 B.Permasalahan 7 C.Tujuan dan Kegunaan ... 7 D.Kerangka Konseptual 8 E.Metode Penelitian . 12 F.Sistematika Penulisan .. 16 BAB II :OTONOMI DAERAH DAN PAJAK DAERAH A.Otonomi Daerah . 18 1.Beberapa Aspek Otonomi Daerah .. 18 2.Kewenangan dan Batas Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 24 B.Pajak Daerah 31 1.Pengertian .. 31 2.Jenis Pajak Daerah .. 35 BAB III :OTONOMI DAERAH DAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA A.Otonomi Daerah Di Provinsi DKI Jakarta . 44 B.Pajak Daerah Di Provinsi DKI Jakarta .. 49 BAB IV :PERANAN PAJAK DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA A.Dampak Positif Pajak Daerah Terhadap Otonomi Daerah 64 B.FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Berperan 70 C.Implementasi Pajak Daerah Terhadap Otonomi Daerah Di Provinsi DKI Jakarta 77 BAB V :PENUTUP A.Kesimpulan 84 B.Saran .. 85 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 31 Jul 2018 03:39 |
| Last Modified: | 31 Jul 2018 03:39 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6216 |
Actions (login required)
 |
View Item |
