FERA, FERA (2008) Perjanjian kredit dengan jamninan hak tanggungan yang dibatalkan (studi kasus putusan mahkamah agung Nomor 919/Pdt/2009) / oleh Fera. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Fera (NIM : 205040004). (B) Judul Skripsi : Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibatalkan (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 919K/PDT/2001) (C) Halaman : ix + 94 + lampiran (D) Kata Kunci : Pembatalan Akta Hak Tanggungan (E) Isi : Pemberian kredit mengandung risiko yang sangat tinggi yaitu berkaitan dengan dana yang dipinjamkan kepada debitur untuk waktu yang telah diperjanjikan. Jaminan yang diterima oleh bank dapat berupa hak atas tanah, simpanan (deposito), piutang dagang, mesin pabrik, bahan baku, stok barang dagangan dan lain-lain. Khususnya mengenai jaminan hak atas tanah diatur dalam Undang-undang No. Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Menurut Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-undang ini dikatakan apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, hal ini sangat dimungkinkan karena dalam sertifikat Hak Tanggungan tercantum kata-kata ?Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?. Tetapi dalam prakteknya Pemegang Hak Tanggungan Khususnya Bank Pembangunan daerah Lampung (BPD) tidak dapat mengeksekusi Objek Hak Tanggungan yang berikan oleh Sudirman Tanjung (debitur), hal ini disebabkan karena objek Hak Tanggungan yang diberikan debitur kepada kreditur adalah bukan milik debitur. Penyerahan Akta Hak Tanggungan yang bukan milik debitur ini dapat terjadi karena debitur melakukan pemalsuan tanda tangan terhadap surat kuasa Aziz untuk memberikan kuasa kepada debitur dan pemalsuan terhadap surat persetujuan suami istri untuk menyerahkan sertipikat hak milik tanah yang akan dibebankan Hak Tanggungan. Dari masalah ini terdapat akibat hukum yaitu dari segi kreditur terjadi kelalaian / ketidak hati-hatian dan kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren menjadi kreditur konkuren; dari segi debitur terjadi akibat hukum penipuan dan pemalsuan. Seharusnya berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata BPD Lampung sebagai kreditur yang dirugikan karena telah meminjamkan uang kepada debitur (Sudirman Tanjung) semestinya mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari debitur. (F) Acuan : 19 (1982-2006) (G) Pembimbing Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. (H) Penulis Fera
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 31 Jul 2018 04:01 |
| Last Modified: | 31 Jul 2018 04:01 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6227 |
Actions (login required)
 |
View Item |
