Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Prabu Mutu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / oleh Jerry

JERRY, JERRY (2008) Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Prabu Mutu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / oleh Jerry. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Jerry (205030073) (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada PT. Prabu Mutu Mulia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (C) Halaman : ix + 146 + 24 + 2008 (D) Kata Kunci : Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham Minoritas (E) Isi : PT diatur di dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT mempunyai tiga organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (4) UUPT adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham minoritas adalah 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Apakah jual beli saham yang dilakukan dalam RUPS sah atau tidak sah menurut UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan jika salah satu pemegang sahamnya tidak hadir, dalam hal ini pemegang saham minoritas, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang tidak hadir dalam RUPS itu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jual beli yang dilakukan dalam RUPS yang tidak dihadiri oleh salah satu pemegang sahamnya adalah tidak sah, karena harus dilaksanakan sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 57 UUPT, dan yang terjadi dalam jual beli saham tersebut tidak sesuai dengan yang diatur oleh pasal tersebut, karena tidak menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang dengan sengaja tidak diikutsertakan dalam jual beli saham yang dilakukan dalam RUPS. Sedangkan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang tidak diikutsertakan dalam RUPS dengan mengacu pada Pasal 61 UUPT yaitu setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUPS. Saran yang dapat diberikan yaitu pembuat undang-undang sebaiknya menyusun peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pemegang saham, pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas (F) Acuan : 24 (1979-2008) (G) Pembimbing : Ibu Christine S.T. Kansil, S.H.,M.H (H) Penulis : Jerry

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	31 Jul 2018 04:28
Last Modified:	31 Jul 2018 04:28
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6240

Actions (login required)

View Item