Tinjauan yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006./ oleh Holong Agustinus

AGUSTINUS, HOLONG (2008) Tinjauan yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006./ oleh Holong Agustinus. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama: HOLONG AGUSTINUS (NIM: 205010170) (B)Judul Skripsi: Analisis Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006. (C)Halaman: vii + 134 + lampiran , 2008 (D)Kata Kunci: Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (E)Isi: Fokus dari penulisan ini adalah mengenai keganjilan mengenai sengketa yang terjadi antara kewenangan KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dengan KIP Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam melakukan rekapitulasi perhitungan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Permasalahan dari penulisan ini adalah apakah KIP Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam ataukah KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara yang berwenang melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2006 ? serta Bagaimanakah kedudukan hukum dari Komisi Indepeden Pemilihan (KIP) sebagai lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 7 tahun 2006 jo Qanun No. 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, lembaga yang menetapkan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah wewenang KIP Tingkat Kabupaten. kewenangan itu diambil alih oleh KIP Tingkat Provinsi. Dengan demikian dapat dikatakan kewenangan KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2006 yang diambil alih oleh KIP Tingkat Provinsi NAD adalah tidak sah dan cacat hukum. Kemudian mengenai kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa yang terjadi berdasarkan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai lembaga negara untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi, dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 61 UU MK, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (F)Acuan: 32 (1917-2007) (G)Pembimbing: Rasji , SH, MH. (H)Penulis: Holong Agustinus ______________________________________

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 31 Jul 2018 06:50
Last Modified: 31 Jul 2018 06:50
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6301

Actions (login required)

View Item View Item