PURBA, RADITYA YURI (2008) Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-559 tertanggal 28 Nopember 2000 tentang pengesahan Saudara Huzrin Hood sebagai Bupati Kepulauan Riau untuk masa jabatan tahun 2000-2005 Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara./ oleh Raditya Yuri Purba. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A)Nama: Raditya Yuri Purba (NIM: 205030109) (B)Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-559 tertanggal 28 Nopember 2000 tentang pengesahan Saudara Huzrin Hood sebagai Bupati Kepulauan Riau untuk masa jabatan tahun 2000-2005 Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (C)Halaman: x + 120 + lampiran , 2008 (D)Kata Kunci: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (E)Isi: Fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 485.K/TUN/2001 tanggal 28 Agustus 2002, yang memeriksa dan memutus sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Riau, hal ini dikarenakan terdapat keganjilan dalam pelaksanaan dan pengesahan Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Riau. Permasalahan, apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 485.K/TUN/2001 tanggal 28 Agustus 2002 tentang kasus pengesahan Huzrin Hood sebagai Bupati Riau untuk masa jabatan tahun 2000 2005 telah sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 485.K/TUN/2001 tanggal 28 Agustus 2002 Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan UU No. 5 tahun 1986 dan UU No.28 tahun 1999. Hal ini disebabkan karena dalam pembuatan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.24-559 tentang tentang pengesahan Saudara Huzrin Hood sebagai Bupati Kepualauan Riau untuk masa jabatan tahun 2000 2005, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No.22 tahun 1999. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam asas kepastian hukum dalam AUPB yang terdapat dalam Pasal 3 huruf a UU No.28 tahun 1999. Selain itu diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri tidak mengurangi unsur keadilan dan kepatutan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Mendagri tersebut, karena tindakan Tawarich dan pasangan lainnya tersebut adalah sikap pribadi dari masing-masing pasangan calon, sehingga atas kerugian yang dideritannya yaitu dengan tidak ikut dalam tahap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau hingga tuntas dan kalah, akibat sikap pribadinya tersebut merupakan tanggung jawabnya sendiri, bukan karena kurangnya pertimbangan unsur keadilan dan kepatutan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.24-559. Saran, Sebaiknya bagi Majelis Hakim yang memeriksa kasus seperti ini, dimasa depan agar memperhatikan perataturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena walau bagaimanapun negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberadaan hukum. (F)Acuan: 25 (1976-2007) (G)Pembimbing: Tatang Ruchimat, SH, MH. (H)Penulis: Raditya Yuri Purba.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 31 Jul 2018 06:51 |
| Last Modified: | 31 Jul 2018 06:51 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6302 |
Actions (login required)
 |
View Item |
