Analisis isi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 / oleh Nita

NITA, NITA (2007) Analisis isi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 / oleh Nita. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Nita (NIM:205030049). (B) Judul Skripsi: Analisis Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (C) Halaman: xi + 105 + Lampiran +2006 (D) Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Ketenagakerjaan, (E) Isi: Pada tanggal 18 Juni tahun 2003, 37 (tiga puluh tujuh) orang yang merupakan pemimpin dan aktivis organisasi pekerja/buruh, mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 karena pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal yang dimohonkan uji materiilnya, diantaranya Pasal 64 - Pasal 66 yang mengatur mengenai outsourcing dan Pasal 119 -121 yang mengatur mengenai syarat keanggotaan serikat pekerja dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama. Apakah Pasal 64-66 dan Pasal 119-121 UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan uji materiilnya di Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data hasil penelitian memperlihatkan ternyata Pasal 64-66 dan Pasal 119-121 UU Ketenagakerjaan tidak memberikan posisi yang seimbang antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan telah mereduksi kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 64-66 dan Pasal 119-121 UU Ketenagakerjaan. bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sehingga seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan lebih daripada yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya adanya suatu upaya banding terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya dengan syarat-syarat tertentu jika putusan Mahkamah Konstitusi dirasa tidak memberikan suatu keadilan. (F) Acuan: 21 (1945-2006) (G) Pembimbing Dr. Dwi Andayani BS., S.H., M.H. (H) Penulis Nita

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 31 Jul 2018 09:37
Last Modified: 31 Jul 2018 09:37
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6358

Actions (login required)

View Item View Item