Analisis perihal keputusan masyarakat adat Kampung Naga mengenai penolakan terhadap peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi tempat rekreasi / oleh Rany Restyani

RESTYANI, RANY (2007) Analisis perihal keputusan masyarakat adat Kampung Naga mengenai penolakan terhadap peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi tempat rekreasi / oleh Rany Restyani. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Rany Restyani (NIM: 205010075) (B) Judul Skripsi: Analisis Perihal Keputusan Masyarakat Adat Kampung Naga Mengenai Penolakan Terhadap Peraturan Daerah Tsikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi (C) Halaman: 10 + 87 + 37 + 2007 (1960 ? 2007) (D) Kata Kunci: Kampung Naga, Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Hukum Adat (E) Isi: Pemerintah Daerah berwenang untuk mengeluarkan Peraturan Daerah. Warga negara yang hidup di suatu wilayah berkewajiban untuk mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku. Peraturan Daerah yang dibuat bertujuan untuk mengatur kegiatan admisnistratif yang dilaksanakan di sebuah daerah. Seluruh warga dari daerah yang diatur oleh sebuah Peraturan Daerah wajib mengikuti Peraturan Daerah tersebut seperti yang seharusnya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lainnya. Terjadi permasalahan apabila Peraturan Daerah yang berlaku melanggar kepentingan atau membahayakan pola hidup masyarakat adat yang seharusnya dilestarikan. Untuk memperjuangkan kepentingannya tersebut, warga negara juga memiliki hak untuk memperjuangkan keberlangsungan pola kehidupannya. Demi mencegah terjadinya benturan antara Peraturan Daerah yang akan diberlakukan dengan masyarakat dimana Peraturan Daerah itu akan diberlakukan, Pemerintah Daerah harus selalu mensosialisasikan Peraturan Daerah yang akan diberlakukan dan mendiskusikan peraturan tersebut dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga ada konsekwensi yang harus dijalani oleh pihak yang menolak pelaksanaan dari peraturan daerah. Untuk kasus yang diangkat dalam skripsi ini Pemerintah Daerah tidak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan memilih untuk menggunakan jalan musyawarah untuk mufakat demi menyelesaikan kesalahfahaman yang menjadi inti dalam perselisihan dan permasalahan hukum yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini. (F) Acuan: 37 (1960-2007) (G) Pembimbing: Hanafi Tanawijaya, SH. (H) Penulis Rany Restyani

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 01 Aug 2018 06:42
Last Modified: 01 Aug 2018 06:42
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6440

Actions (login required)

View Item View Item