GINTING, ANDRY MANUELLA (2007) Analisis PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (studi kasus: Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur) / oleh Andry Manuella Ginting. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Andry Manuella G (NIM : 205020173) (B) Judul Skripsi : Analisis PP No.129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Terhadap UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus : Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur). (C) Halaman : vii + 131+ 46+ 2007. (D) Kata kunci : Pemekaran Daerah (E) Isi : Pengertian dari pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota. Pembentukan daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pemekaran atau penggabungan daerah. Pada faktanya, cara yang digunakan hanya dengan memekarkan daerah, sedangkan menggabungkan daerah tidak pernah dilakukan. Persyaratan untuk pembentukan daerah diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu PP No.129 Tahun 2000 dan UU No.32 Tahun 2004, dan diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut diindikasikan terdapat perbedaan persyaratan. Dengan adanya perbedaan itu, penulis menemukan kasus pembentukan daerah yaitu pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Apakah terdapat perbedaan persyaratan diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut ?, dan apakah pembentukan Kabupaten Tana Tidung sudah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 ?. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan ada perbedaan persyaratan diantara kedua peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Materi persyaratan pembentukan daerah dalam PP No.129 Tahun 2000 bertentangan dengan UU No.32 Tahun 2004, dengan demikian PP tersebut tidak mengikat lagi. Hasil analisis pembentukan Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten tersebut bertentangan dengan UU No.32 Tahun 2004. Sebaiknya PP No.129 Tahun 2000 dapat segera diganti dan syarat pembentukan daerah diperketat. Untuk Kabupaten Tana Tidung, sebaiknya dilakukan evaluasi dan ditinjau lagi pembentukannya. (F) Acuan : 46 (1964 - 2007). (G) Pembimbing Tatang Ruchimat SH., MH. (F) Penulis Andry Manuella Ginting
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 01 Aug 2018 06:45 |
| Last Modified: | 01 Aug 2018 06:45 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6443 |
Actions (login required)
 |
View Item |
