Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku / oleh Ratu Halimatus Sadiyah

SADIYAH, RATU HALIMATUS (2007) Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku / oleh Ratu Halimatus Sadiyah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A)Nama : Ratu Halimatus Sadiyah (B)Judul: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (C)Halaman Muka : x + 128 + 30 + 2007 (D)Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-IV/2006 (E) Isi : Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2006, Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU KKR terhadap UUD 1945 kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pokok Permohonan Pemohon yaitu: Pengujian Pasal 27 mengenai Kompensasi dan Rehabilitasi, Pasal 44 mengenai Pelanggaran HAM berat, dan Pasal 1 angka 9 mengenai definisi Amnesti dalam UU KKR yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), 28I Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materiil UU KKR pada tanggal 7 Desember 2006 yaitu memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi dan Rekonsiliasi (KKR) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat Asas Ultra Petita dapat dibenarkan secara yuridis? Bagaimanakah keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data penelitan memperlihatkan putusan MK tersebut adanya asas ultra petita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MK memutuskan UU KKR dengan memuat asas ultra petita dalam putusannya. Sebaiknya ada upaya peninjauan hukum kembali terhadap putusan MK sehingga putusan MK tidak lagi bersifat final dan mengikat. (F) Daftar Acuan : (34) (1972-2006). (G) Pembimbing Tatang Ruchimat, S.H., M.H. (H) Penulis Ratu Halimatus Sadiyah

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	01 Aug 2018 06:47
Last Modified:	01 Aug 2018 06:47
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6445

Actions (login required)

View Item