ZEIN, WIDYASWARI IRPANTO (2007) Kewajiban pelayanan umum suatu anak perusahaan BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (studi pada PT Pupuk Kujang) / oleh Widyaswari Irpanto Zein. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Widyaswari Irpanto Zein (NIM: 205020188) (B) Judul Skripsi : Kewajiban Pelayanan Umum Suatu Anak Perusahaan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT. Pupuk Kujang) (C) Halaman : ix + 126 + lampiran + 2007 (D) Kata kunci : Kewajiban Pelayanan Umum, Badan Usaha Milik Negara (E) Isi : Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) merupakan suatu bentuk penugasan yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan BUMN sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya kebijakan PSO melekat pada perusahaan BUMN yang bidang usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak, namun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyerahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham Perusahaan Perseroan PT. Pusri (Persero), PT. Pupuk Kujang yang kemudian berubah statusnya menjadi anak perusahaan, kebijakan PSO tersebut masih melekat terhadapnya. Adapun yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi dasar dari suatu perusahaan dibebani kebijakan PSO oleh pemerintah dan apakah pengaruh dari perubahan status hukum pada PT. Pupuk Kujang terhadap kebijakan PSO yang semula dimilikinya sebagai BUMN. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris untuk meneliti pelaksanaan kebijakan PSO tersebut. Data penelitian menunjukan adanya permasalahan seiring dengan pelaksanaan kebijakan PSO terhadap anak perusahaan, karena pada dasarnya suatu perusahaan dibebani kebijakan PSO oleh pemerintah karena terkait dengan lingkup bidang usaha yang dijalankannya, dan terhadap perubahan status hukum tersebut sama sekali tidak mempengaruhi sifat PSO yang semula dimilikinya, dan seharusnya penugasan PSO yang berlaku terhadap anak perusahaan ini berasal dari keputusan Holding Company bukan dari pemerintah. (F) Acuan : 19 (1986-2006) (G) Pembimbing : Christine S.T Kansil, S.H., M.H. (H) Penulis : Widyaswari I.Z
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Aug 2018 03:37 |
| Last Modified: | 02 Aug 2018 03:37 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6541 |
Actions (login required)
 |
View Item |
