Pengambilan ikan secara ilegal sebagai tindak pidana pencurian oleh WNA di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia / Helry Wongso

WONGSO, HELRY (2007) Pengambilan ikan secara ilegal sebagai tindak pidana pencurian oleh WNA di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia / Helry Wongso. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A). NAMA : Helry Wongso (B). NIM : 205026029 (C). Judul Skripsi : Pengambilan Ikan Secara Illegal sebagai Tindak Pidana Pencurian oleh WNA di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (D). Halaman : vii + 76 + Lampiran + 2007 (E). Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian Ikan (F). Isi : Perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Potensi perairan Indonesia yang kaya tidak mungkin tereksploitasi secara baik jika tidak ada iklim usaha yang kondusif, termasuk masalah keamanan yang kini terus berkecamuk di wilayah Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pencuri ikan merupakan penyebab utama merajalelanya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Penanganan kasus-kasus kelautan dan perikanan melibatkan banyak instansi, seperti, TNI AL, Polisi Air, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Depkeh & HAM, serta Deperindag. Koordinasi di antara instansi masih kurang, oleh karena itu semua instansi terkait harus membangun komitmen bersama untuk menegakkan hukum di perairan Indonesia. Faktor-faktor apa sajakah yang membuat hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana pencurian ikan oleh WNA di wilayah perairan Indonesia.? Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menangani tindak pidana pencurian ikan tersebut, keppres yang dibentuk hendaknya dapat dijadikan payung hukum dalam memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. (G). Acuan : 18 (1955-2005 ) (H). Pembimbing : Dr. Etty Utju Ruchayati, S.H., M.H. (I). Penulis : Helry Wongso

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 02 Aug 2018 07:14
Last Modified: 02 Aug 2018 07:14
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6613

Actions (login required)

View Item View Item