NUGROHO, ABRAHAM (2007) Peranan DPD dalam sistem bikameral (suatu kajian teori hukum tata negara Indonesia) / oleh Abraham Nugroho. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak ( A ) Nama: Abraham Nugroho ( NIM: 205010176 ). ( B ) Judul Skripsi : Peranan DPD dalam Kajian Sistem Bikameral ( suatu Kajian teori Hukum Tata Negara Indonesia ). ( C ) Halaman : vii + + 13 + 1996 ( D ) Kata Kunci : Bikameral, DPD, Hukum Tata Negara. ( E ) Isi : Kehadiran DPD dalam sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, merupakan suatu perombakan dalam lembaga perwakilan rakyat dari sistem unikameral menjadi Bikameral, namun ada permasalahan pada peranannya. Bagaimana meningkatkan kedudukan dan peranan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau dari teori Hukum Tata Negara ? Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan adanya perbedaan antara teori sistem Bikameral dengan pelaksanaan sistem Bikameral di Indonesia. Keterbatasan wewenang DPD pada pasal 22 D UUD 1945 terlihat, pertama DPD hanya dapat mengajukan RUU kepada DPR, kata ?dapat menunjukan bukan suatu kewajiban, mengajukan / tidak mengajukan tidak mempunyai dampak hukum. Kedua DPD ikut mengusulkan dan atau membahas RUU tetapi tidak menentukan persetujuannya. Ketiga, DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, tetapi tindak lanjutnya menjadi kewenangan DPR. Akibat dari pasal 22 D 1945 yang mengatur UU yang terkait otonomi daerah, maka pasal ? pasal yang mengatur DPD dalam UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD no 22 tahun 2003 ini tidak boleh melampui apa yang tertulis jelas pada pasal 22D 1945. hal ini mengakibatkan ketimpangan peran DPD sebagai lembaga negara yaitu hanya sebagai lembaga pendamping DPR saja . Dengan terbatasnya kewenangan ini, DPD tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam mengubah produk undang ? undang negara ini. Jika dibiarkan tanpa ada upaya pemberdayaan dan revisi legal formal lembaga ini, maka dapat diprediksikan lembaga ini nantinya hanya sebagai penghias struktur ketata negaraan sebagaimana yang dialami oleh Dewan pertimbangan Agung ( DPA ) yang telah dilikwidasi itu. ( F ) Acuan: 13 ( 1996 ?2006 ) ( G ) Pembimbing Dr Dwi Andayani B.S., S.H., M.H ( H ) Penulis Abraham Nugroho
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Aug 2018 08:22 |
| Last Modified: | 02 Aug 2018 08:22 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6662 |
Actions (login required)
 |
View Item |
