DEWI W WD, NABILAH (2007) Persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat (Studi kasus perkara No. 1150/Pid.B/2005/PN.JKT.PST) / oleh Nabilah Dewi W.WD. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nabilah Dewi W. WD (NIM: 205000053) (B) Judul Skripsi: Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus Perkara No.1150/Pid.B/2005/PN.JKT.PST) (C) Halaman viii + 72 + 24 + 2006 (D) Kata Kunci : Persetubuhan Anak di Bawah Umur (E) Isi: Perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara pasangan yang belum menikah merupakan sebagai salah satu perbuatan asusila yang layak dijauhi. Berita tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur akhir-akhir ini sering dijumpai di berbagai media televisi maupun media cetak baik yang dilakukan secara dipaksa maupun atas dasar suka sama suka seperti yang terjadi dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dialami Aqmarina. Permasalahan dalam penulisan ini adalah apa dasar pertimbangan hakim sehingga pelaku diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam kasus ini hakim memutus perkara dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP dan pelaku hanya dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan meskipun kasus persetubuhan ini juga melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan hakim dalam kasus ini tidak memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali yaitu asas yang harus mengkhususkan ketentuan perundang-undangan yang khusus dan mengenyampingkan ketentuan yang umum. Hakim merupakan orang yang paling menentukan apakah seorang tersangka terkena sanksi pidana atau lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun kadang dirasakan putusan hakim sangat tidak adil di mata masyarakat. Hal tersebut bisa saja terjadi karena hakim kurang menempatkan dirinya dalam posisi sebagai korban atau orang terdekat dari korban tindak pidana. Seperti halnya yang dialami oleh Aqmarina yang menjadi korban persetubuhan oleh Nuruddin. Peristiwa tersebut menimbulkan luka yang dalam bagi sang anak meskipun persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebaiknya jaksa penuntut umum dan hakim perlu lebih memperhatikan dan menerapkan hukum positif yang sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali yaitu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menjatuhkan putusan hendaknya hakim tidak hanya melihat hal-hal yang meringankan, tetapi juga harus melihat hal-hal yang dapat memberatkan pidana bagi si pelaku. (F) Daftar acuan : 24 (1958-2006) (G) Dosen Pembimbing : Soetan Budhi Satria (H) Penulis : Nabilah Dewi W.WD.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 02 Aug 2018 09:17 |
| Last Modified: | 02 Aug 2018 09:17 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6687 |
Actions (login required)
 |
View Item |
