Perlindungan Penumpang Penyandang Cacat Fisik Pada PT. Lion Mentari Airlines Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. / oleh Eunike Budipramana

BUDIPRAMANA, EUNIKE (2012) Perlindungan Penumpang Penyandang Cacat Fisik Pada PT. Lion Mentari Airlines Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. / oleh Eunike Budipramana. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pada tanggal 11 April 2011, Ridwan Sumantri sebagai penyandang cacat fisik kaki hendak melakukan perjalanan ke Denpasar dengan pesawat Lion Air, setelah check-in Ridwan merasakan adanya tindakan yang tidak menyenangkan yaitu permohonan untuk duduk di bagian depan tetapi justru memperoleh seat 23A. Pada saat menaiki pesawat tidak ada petugas dari pihak Lion Air maupun bandar udara yang sigap untuk membantu Ridwan. Ridwanpun untuk menaiki pesawat harus digendong oleh petugas sehingga membuat kakinya saat digendong mengenai beberapa penumpang pesawat sehingga membuat dirinya malu. Tindakan pihak Lion Air semakin dirasakan ketika telah duduk dan dipaksa menandatangani formulir pernyataan penghapusan tanggung jawab pengangkut yang ditujukan bagi orang sakit, bukan orang cacat sehingga membuat Ridwan untuk mengajukan gugatan kepada pihak Lion Air, bandar udara dan Kementrian Perhubungan. Gugatan tersebut dimenangkan oleh Ridwan dengan adanya Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Bagaimana perlindungan penumpang penyandang cacat fisik pada PT. Lion Mentari Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst ? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung hasil wawancara sebagai data tambahan. Dalam Putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam hal tidak diberikannya perlakuan dan fasilitas khusus kepada penyandang cacat. Majelis Hakim menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability). Sebaiknya perusahaan penerbangan, bandar udara dan Kementrian Perhubungan saling mendukung berdasarkan undang-undang penerbangan mengenai ketentuan penyandang cacat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Penyandang Cacat Fisik, Hukum Pengangkutan.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 03 Aug 2018 00:52
Last Modified: 03 Aug 2018 00:52
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6717

Actions (login required)

View Item View Item