WIDIARSA, HARRI (2012) Pertanggung Jawaban Pidana Penerima Kuasa Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Giovanni Gandolfi) / oleh Harri Widiarsa. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
Perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk sistem keuangan dan perbankan sudah merupakan bagian ekonomi internasional. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perseorangan. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, maka timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam berbagai aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh korporasi, apabila pengaruhnya positif tentu tidak perlu dirisaukan, akan tetapi justru banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. Persoalan yang mengundang perdebatan adalah bagaimana menerapkan pertanggungjawaban pada tindak pidana korporasi atau corporate liability. Penerapan hukum dalam kasus penerima kuasa korporasi tidak tepat, melihat posisi dan tanggung jawab Giovanni Gandolfi sebagai Repersentative Office C. Lotti Associaty Jakarta yang menandatangani kontrak Nomor 07/KNT/BWRM-OPSDA/2007 tanggal 18 desember 2007 selaku pihak kedua yang melaksanakan proyek Technical Assistance For Basin Water Resources Management (BWRM) pada Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum hanya betugas sebagai pengawas, penghubung, koordinator berdasarkan surat penunjukan ( letter of appointment ) dari C. Lotti & Associate Roma, Italia dan bertindak dengan dan atas nama C. Lotti & Associate Roma, Italia. Tugas Giovani Gandolfi adalah mengurus kepentingan C. Lotti & Associate di Indonesia. Sesuai teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), majikan bertanggungjawab atas perbuatan para buruhnya dalam lingkup tugas dan pekerjaannya. Lemahnya dasar putusan hakim diantaranya disebabkan Jaksa Penuntut Umum kurang cermat memisahkan setiap unsur, dan Jaksa hanya menyimpulkan keterangan satu saksi yaitu Rinawati . Oleh karena itu Institusi Kejaksaan perlu melakukan Up Grading secara berkala untuk meningkatkan kualitas dan perfomance aparatnya, sehingga berbagai perkara pidana dapat ditangani secara profesional dan Institusi Pengadilan perlu segera menerapkan Reward & Punishment secara tepat guna, agar kewibawaan Hakim dapat terjaga serta kepercayaan masyarakat tumbuh kembali Acuan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Aug 2018 00:56 |
| Last Modified: | 03 Aug 2018 00:56 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6720 |
Actions (login required)
 |
View Item |
