KURNIA, ESTHER (2007) Suatu analisis mengenai kemungkinan diterapkannya konsep business judgment rule terhadap tanggungjawab direksi pada suatu perseroan terbatas / oleh Esther Kurnia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Esther Kurnia (NIM : 205030036) (B) Judul Skripsi : Suatu Analisis Mengenai Kemungkinan Diterapkannya Konsep Business Judgment Rule Terhadap Tanggung Jawab Direksi Pada Suatu Perseroan Terbatas. (C) Halaman : viii + 110 + 24 + 2007 (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Business Judgment Rule (E) Isi : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Rumusan yang demikian membuat setiap anggota Direksi mempunyai authority dan accountability dalam mengurus suatu perseroan. Di Amerika Serikat telah menganut sebuah doktrin dalam hal tanggung jawab Direksi yang disebut Business Judgment Rule. Berlakunya doktrin ini untuk menyeimbangkan atau menciptakan suatu keharmonisan antara authority dan accountability bagi Direksi. Dalam Pasal 95 Ayat (5) Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut RUUPT) mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan memperkenalkan defense mechanism tersebut (serupa dengan Business Judgment Rule). Bagaimana kegunaan dan urgensi jika intorduksi Business Judgment Rule dimasukan ke dalam Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) ? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan bahwa sebenarnya fungsi dari Business Judgment Rule sudah ada dalam Pasal 82, Pasal 84 dan Pasal 85 UUPT. Oleh karena itu, tidak ada kegunaan dan urgensi apabila mengintroduksi konsep Business Judgment Rule tersebut ke dalam UUPT. Sebaiknya introduksi mengenai Business Judgment Rule tidak perlu dilakukan dan sebaiknya hal itikad baik yang perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam penjelasan UUPT yang akan datang. (F) Acuan : 24 (1967-2006) (G) Pembimbing Christine S.T., Kansil, S.H., M.H. (H) Penulis Esther Kurnia
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 03 Aug 2018 06:33 |
| Last Modified: | 03 Aug 2018 06:33 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6757 |
Actions (login required)
 |
View Item |
