Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran Suatu Merek Pada Kelas Barang Yang Sama (Contoh Kasus PT. Krakatau Steel dengan PT. Hasindo Indonesia)/ oleh Luis Chandra

CHANDRA, LUIS (2012) Tanggung Jawab Ditjen HKI Terhadap Pendaftaran Suatu Merek Pada Kelas Barang Yang Sama (Contoh Kasus PT. Krakatau Steel dengan PT. Hasindo Indonesia)/ oleh Luis Chandra. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Ditjen HKI merupakan lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengurus kebijakan di bidang HKI. Dalam halmerek, apabila para pihak ingin mendapatkan perlindungan hukum maka para pihak wajib mendaftarkan mereknya sesuai kelas barang ke Ditjen HKI. Pendaftaran atas suatu merek berdasarkan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 bersifat wajib, walaupun suatu merek telah didaftarkan tetapi dalam praktek masih terjadi pelanggaran merek, seperti kasus antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Hasindo Indonesia, pelanggaran atas pendaftaran merek tersebut adalah karena adanya unsur persamaan pada pokoknyadan penyesatan konsumen. Selanjutnya, metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah normatif.Data penelitian memperlihatkan kelemahan Ditjen HKI dalam menilai apakah merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, terlebih jika merek didaftarkan pada kelas barang yang sama. Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Ditjen HKI melaksanakan tugasnya yaitu Peraturan Kemenkumham.Dalam Peraturan Kemenkumham tidak secara khusus mengatur tentang tanggung jawab Ditjen HKI.Dalam proses pendaftaran merek, pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah Ditjen HKI, hal ini dimulai sejak awal proses permohonan pendaftaran merek hingga tahap pendaftaran merek dan diperolehnya sertifikat merek. Adapun yang menjadi tanggungjawab Ditjen HKI terhadap pelanggaran atas pendaftaran merek pada kelas barang yang sama adalah mengembalikan hak atas merek yang dilanggar dengan membatalkan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, hal ini sesuai dengan pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001. Apabila Ditjen HKI melakukan tanggung jawabnya dengan baik maka tidak seharusnya terjadi pelanggaran merek. Apabila terjadi pelanggaran merek maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan gugatan maupun melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tanggung Jawab Ditjen HKI, Pendaftaran Merek.
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 03 Aug 2018 09:32
Last Modified: 03 Aug 2018 09:32
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6840

Actions (login required)

View Item View Item