ANGELINA, NATASIA (2006) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/Puu-Ii/2004 Dan 001-002/Puu-Iii/2005 Terhaap Hak Konstitusional Konsumen Oleh Natasia Angelina. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Natasia Angelina (NIM: 205020017) (B) Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005 terhadap Hak Konstitusional Konsumen. (C) Halaman : x + 149 + 178 + 2006 (D) Kata Kunci : hak konstitusional, konsumen, judicial review, legal standing (E) Isi : Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum, hal ini dijamin dalam konstitusi sebagai peraturan dasar bernegara dan terwujud dalam hak-hak konstitusional yang berlaku dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang konsumen. Permasalahan terjadi ketika dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hak konsumen asuransi untuk mengajukan pailit dan/atau PKPU dialihkan menjadi kewenangan eksklusif Menteri Keuangan. Merasa ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional konsumen untuk memperoleh persamaan kedudukan hukum dan memperoleh akses menuju keadilan, maka Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia beserta dua orang konsumen asuransi mengajukan permohonan uji materiil undang-undang tersebut pada Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis hakim MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Para Pemohon. Putusan ini tidak mengubah keadaan, hak konsumen asuransi untuk mengajukan pailit tidak dipulihkan. Putusan tersebut dianggap berpihak pada pemerintah dan berkesan membenarkan tindakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional konsumen asuransi. Melihat adanya polemik tersebut, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis apakah putusan tersebut telah melanggar hak konstitusional konsumen sebagaimana didalilkan Para Pemohon atau tidak. Selain itu, permasalahan lainnya adalah selalu masih ada perdebatan tentang kelayakan suatu pihak untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini terjadi karena syarat dalam UU terkait masih sumir, sehingga melahirkan penafsiran beragam. Penulis melakukan penelitian untuk menemukan dan mengumpulkan indikator yang dapat digunakan untuk menilai hal kelayakan tersebut. (F) Acuan : 43 (1948-2006) (G) Pembimbing Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (H) Penulis Natasia Angelina
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 06 Aug 2018 06:16 |
| Last Modified: | 06 Aug 2018 06:16 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6931 |
Actions (login required)
 |
View Item |
