JAYADI, ANTON (2006) Efektivitas Pasal 15 ayat (2) huruf F Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 / oleh Anton Jayadi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak (A) Nama : Anton Jayadi (B) Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. (C) Halaman : viii + 104 + 31+2006 (D) Kata Kunci : Efektivitas, Pasal 15 ayat (2) Huruf F (E) Isi : Dinamika kehidupan bermasyarakat terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan tersebut juga mempengaruhi hukum. Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari hukum. Salah satunya adalah hukum perdata yang berkaitan dengan Notaris, seperti perikatan, jual beli, waris, pendirian Perseroan Terbatas, dan sebagainya. Notaris di dalam menjalankan profesinya harus mematuhi peraturan mengenai Jabatan Notaris yang ada. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris / UUJN) mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta pertanahan. Hal ini menimbulkan kontradiksi dari berbagai pihak. Dari kontradiksi tersebut timbul permasalahan bagaimana efektivitas dari Pasal 15 Ayat (2) huruf f UUJN dalam praktek? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf f UUJN dalam praktek. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mencari data dari bahan-bahan pustaka dan metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Apabila kita kembali berdasarkan asas hukum yang ada yaitu Undang-Undang yang lebih tinggi meniadakan yang lebih rendah (Lex superior Derogat Lex Inferior). Perumusan UUJN sangat dipengaruhi dengan adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dimana para pihak yang terlibat di dalamnya mengutamakan kepentingannya masing-masing. Berdasarkan UUJN maka Notaris yang bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut dengan PPAT) sudah bisa membuat akta pertanahan yang selama ini merupakan kewenangan dengan PPAT hal ini mengingat asas hukum yang ada. UUJN ini sudah seharusnya dapat diberlakukan karena bagaimanapun sudah menjadi Undang-Undang. Tidak efektifnya Undang-Undang tersebut karena sampai saat ini tidak ada Notaris yang bukan PPAT berani membuat akta pertanahan dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Seharusnya pada saat perumusan redaksional dari UUJN harus diundang para pihak yang terkait. Selain itu juga harus disosialisasikan agar semua pihak mengetahui serta perlu adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan dari UUJN tersebut. (F) Acuan : 31 Acuan (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. (H) Penulis : Anton Jayadi
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 06 Aug 2018 08:22 |
| Last Modified: | 06 Aug 2018 08:22 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6981 |
Actions (login required)
 |
View Item |
