SUMINAR, RATNA (2006) Kajian tentang pemberian otonomi khusus bagi propinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 / oleh Ratna Suminar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
abstrak A. Nama : Ratna Suminar. B. Kajian Tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001. C. viii + 88 halaman + lampiran. D. Kata Kunci : Otonomi Khusus Di Propinsi Papua. E. Isi : Reformasi terjadi karena perubahan dan pembaruan yang berdimensi restrukturisasi, revitalisasi dan refungsionalisasi, namun reformasi di banyak daerah sering menimbulkan masalah sehingga banyak daerah yang menuntut haknya untuk mengatur urusan daerah sendiri. Bagaimana implementasi Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua dalam pelaksanaannya?Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan dengan diberikannya otonomi khusus kepada Papua misalnya dalam soal pendapatan. Pendapatan terbesar di propinsi Papua didapat dari hasil MIGAS (minyak dan gas). Sementara daerah lain penghasil MIGAS juga mendapat sebesar 15 % sedangkan Papua mendapat 70 % dari MIGAS. Kemudian satu lagi yang menjadikan Papua sangat luar biasa bila dibandingkan dengan daerah lain dan juga tidak dipunyai oleh daerah lain adalah adanya dana Otonomi Khusus sebesar 2 % dari Dana Alokasi Umum (DAU), kalau sekarang Dana Alokasi Umumnya sebesar 150 trilyun dan Papua dapat dana Otonomi Khusus sebesar 2 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) tiap tahun. Tiap tahun Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut meningkat. Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri sering diistilahkan sebagai dana abadi yang diberikan kepada rakyat Papua.Selain itu Papua mempunyai Majelis Rakyat Papua disamping mempunyai DRPD atau DPRP.Pemasukan sumber daya alam propinsi terhadap APBN sangat besar. Namun pada kenyataannya masyarakat Papua merasa hanya dieksploitasi secara ekonomi oleh pemerintah pusat dimana penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara 2 % dari plafon DAU nasional belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Papua.Dana untuk pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan serta perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal belum memadai.Ketidakadilan ini menyebabkan timbulnya masalah sehingga pelaksanaan otonomi khusus tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Papua.Sebaiknya pemerintah segera merevisi ulang Undang-undang No. 21 Tahun 2001 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. dan harus mendengarkan aspirasi dari rakyat Papua. F. Daftar Acuan : 29 (1962-2005). G. Pembimbing : DR . Dwi Andayani, B.S., S.H., M.H. H. Penulis : Ratna suminar.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Puskom untar untar |
| Date Deposited: | 06 Aug 2018 09:16 |
| Last Modified: | 06 Aug 2018 09:16 |
| URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7010 |
Actions (login required)
 |
View Item |
