Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil atas Penggunaan Drone oleh Amerika Serikat dalam Perang Melawan Taliban di Pakistan Menurut Hukum Humaniter / oleh Abi Marutama

MARUTAMA, ABI (2012) Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil atas Penggunaan Drone oleh Amerika Serikat dalam Perang Melawan Taliban di Pakistan Menurut Hukum Humaniter / oleh Abi Marutama. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Taliban di Pakistan ialah bagian dari perang melawan terorisme yang dikenal sebagai ?Global War on Terror. Istilah tersebut telah membuat perang melawan terorisme menjadi perang global yang melibatkan NATO dan sekutu non-anggota NATO, salah satunya ialah Pakistan. Sejak 2002 wilayah Pakistan telah menjadi tempat bersembunyi bagi 2 organisasi utama teroris yang menjadi aktor dari serangan 9/11. Taliban dan al Qaeda diyakini Amerika menyembunyikan Osama bin La yang merupakan sekutu dengan Taliban. Salah satu hal yang terpenting dalam suatu peperangan ialah membedakan antara obJek sipil dan militer agar serangan hanya ditujukan kepada sasaran militer. Dalam perang ini, Amerika memilki kesulitan dalam membedakan antara sasaran militer dan objek sipil dikarenakan militan yang dihadapi tidak memiliki status kombatan, melainkan ?continuous combat function (CCF)?. Dalam menghadapi kelompok militan yang berbaur dengan penduduk sipil, AS menugasakan personil CIA yang telah terintegrasi dalam pasukan militer untuk menggunakan drone sebagai alat dan cara berperang dalam menghadapi militant. Namun program yang daplikasikan dengan kebijakan targeted killing dan extrajudicial killing menuai kontroversi atas tombulnya korban sipil. Amerika membantah dengan memastikan bahwa korban tersebut dianggap sebagai mereka yang memilki CCF dan drone telah sesuai dengan IHL. Walau terjadi perdebatan soal status korban, sudah dipastikan ribuan korban telah berjatuhan dan merekea ialah penduduk sipil. Konvensi memberi pengaturan tentang perlindungan penduduk sipil dan AS sebagai peserta konvensi harus mematuhi hal tersebut. Dengan demikian jatuhnya penduduk sipil sekalipun sebagai collateral damage tidak meleapas tanggung jawab AS atas pelanggran konvensi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Penduduk Sipil
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 07 Aug 2018 01:45
Last Modified: 07 Aug 2018 01:45
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7049

Actions (login required)

View Item View Item