Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta No. 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Wilayah Jakarta Pusat Oleh Novy Marta Susanti

SUSANTI, NOVY MARTA (2006) Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta No. 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Wilayah Jakarta Pusat Oleh Novy Marta Susanti. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama (NIM) :Novy Marta Susanti (205020086) (B) Judul Skripsi :Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Wilayah Jakarta Pusat. (C) Halaman :vii+86+23+2006 (D) Kata Kunci :Penerapan Peraturan (E) Isi : Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, tetapi tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta amat tinggi. Pencemaran udara dapat terjadi di mana saja tidak hanya di luar ruang (outdoor pollution), tetapi juga di dalam ruang (indoor pollution). Tercemarnya udara dapat berakibat pada turunnya kuliatas udara yang kita hirup. Diberlakukannya Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran dalam ruang. Jika mengacu pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga timbul permasalahan, bagaimana penerapan Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok dalam mewujudkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup? Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh BPLHD walikotamadya Jakarta Pusat dalam penerapan Kawasan Dilarang Merokok? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 menyatakan bahwa sasaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah dan angkutan umum, tetapi belum semua sasaran diberlakukan. Pada pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Data penelitian memperlihatkan penyebab belum terlaksananya penerapan KDM dengan baik, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPLHD. Kendala tersebut terkait dengan kurangnya kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan KDM maupun minimnya peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. (F) Acuan : 23 (1987-2006) (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.,S.S. (H) Penulis : Novy Marta Susanti

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 07 Aug 2018 04:23
Last Modified: 07 Aug 2018 04:23
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7104

Actions (login required)

View Item View Item