Penertapan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Komputer (Studi Kasus Tabulasi Nasional Pemilu Di Kpu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1322/Pid.B/2004 Pn.Jkt.Pst) Oleh Fransiskus

FRANSISKUS, FRANSISKUS (2006) Penertapan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Komputer (Studi Kasus Tabulasi Nasional Pemilu Di Kpu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1322/Pid.B/2004 Pn.Jkt.Pst) Oleh Fransiskus. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Fransiskus NIM : 205990131 (B) ?Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Komputer?. (Studi Kasus Situs Tabulasi Nasional Pemilu Di KPU Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1322/PID.B/2004/ PN.JKT.PST)? (C) vii + 97 halaman + lampiran, 2006 (D) Kata kunci : Cybercrime, Tindak Pidana, KPU (E) Isi Abstrak (F) Perkembangan pesat teknologi komputer telah menyebabkan berbagai macam kesempatan dan beberapa kesempatan, yang merupakan suatu kejahatan. Komputer tidak saja dapat mempermudah untuk melakukan kejahatan-kejahatan tradisional/kuno (old fashioneed) seperti penipuan, pencurian, atau pemalsuan, tetapi juga telah menciptakan aktivitas-aktivitas baru, sehingga muncullah didunia suatu bentuk kejahatan yang disebut dalam literatur sebagai kejahatan komputer (computer crime). Kejahatan komputer merupakan suatu kejahatan dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya CyberCrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya dijaringan internet. Dalam penerapan masalah mengenai cybercrime pemerintah hanya membuat undang-undang Telekomunikasi sebagai suatu acuan di dalam melakukan sangsinya. Dalam kasus yang dialami oleh Dani Firmansyah merupakan suatu kasus pelanggaran yang dilakukannya dimana mengakibatkan terganggunya pusat tabulasi KPU yang merupakan delik materiil. Oleh sebab itu maka Dani Firmansyah dijerat dalam Pasal 22 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi oleh pengadilan Jakarta Pusat dalam kasus perkara Dani Firmansyah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 1322/PID.B/2004/ PN.JKT.PST. Penerapan ketentuan Perundang-undangan yang ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebenarnya belum pas dan belum sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Dilihat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa Dani Firmasyah melalui jaringan internet atau cybercrime hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi si penderita. (G) Daftar acuan : 15 (1980 ? 1996) (H) Pembimbing : P.C. Hadiprastowo, S.H. (I) Penulis : Fransiskus

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 07 Aug 2018 04:36
Last Modified: 07 Aug 2018 04:36
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7113

Actions (login required)

View Item View Item