Analisis hukum tentang pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap perjanjian jual beli energi panas bumi Dieng antara PT. PLN Persero dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara / oleh HENNI EVALEDYANA

EVALEDYANA, HENNI (2005) Analisis hukum tentang pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap perjanjian jual beli energi panas bumi Dieng antara PT. PLN Persero dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara / oleh HENNI EVALEDYANA. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat penjual dan pembeli, dimana penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/ benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli yang mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjiklan. Dalam perjanjian jual beli antara PT PLN Persero dengan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan Himpunan California Enegy LTD, PLN dianggap melakukan wanprestasi oleh Commpany. Setelah perjanjian berlangsung selama 3 tahun, tiba-tiba Indonesia dilanda oleh krisis moneter dan sehubungan dengan krisis tersebut Pemeintah Indonesia mengeluarkan Keppres No.39 tahun 1997 sehingga PLN melakukan penundaan pembayaran. Karena merasa dirugikan Company mengajukan perkara tersebut ke Arbitrase UNCITRAL. pada tanggal 4 Mei 1999 dikeluarkan Final Award oleh arbitrase tersebut yang memenangkan pihak Company tetapi PLN tetap tidak mau membayar malah PLN justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya putusan tersebut dibatalkan. Akan tetapi selama perkara berlangsung tiba-tiba perkara tersebut dicabut dari Pengadilan oleh Pemerintah Indonesia dan akhirnya pada kasus ini Pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran kepada Company yang prosesnya dilakukan secara G to G. dengan demikian meskipun PLN sudah berbentuk PT Persero tetapi masih ada campur tangan pemerintah yang kuat, sehingga dalam kasus ini meskipun PLN yang berhutang tetapi yang bertanggung jawab dan membayarkan hutang tersebut tetap pihak Pemeinrah Indonesia.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 07 Aug 2018 09:28
Last Modified: 07 Aug 2018 09:28
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7179

Actions (login required)

View Item View Item