Perbandingan Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terhadap Kasus Kepailitan Pt. Hartontex Tujuan Cemerlang Oleh Edi Suryajaya

SURYAJAYA, EDI (2006) Perbandingan Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terhadap Kasus Kepailitan Pt. Hartontex Tujuan Cemerlang Oleh Edi Suryajaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama : Edi Suryajaya NIM : 205020058 (B) JUDUL : PERBANDINGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TERHADAP KASUS KEPAILITAN PT HARTONTEX TUJUAN CEMERLANG (C) vii+ 114 + lampiran+2006 (D) Kata Kunci : Perbandingan; Penerapan ; Kepailitan; (E ) Isi : Kepailitan ialah. sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Di Indonesia sampai dengan saat ini telah banyak terjadi kasus kepailitan dimana salah satunya ialah Kasus kepailitan PT Hartontex sudah diperiksa dan diputus pada tanggal 6 Oktober 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang. Selanjutnya pada tanggal 18 oktober 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila kasus Hartontex diperiksa dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terdapat perbedaan waktu dimana jangka waktu di dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertambah satu hari atau jangka waktunya ditambahkan dua kali lipat dari jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang kepailitan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang. Perbedaan juga diatur mengenai definisi atau batasan pengertian dari maksud dari kata-kata yang ada dalam kepailitan dimana definisi ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 19981998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang tidak diatur sama sekali mengenai pembatasan pengertian atau definisi. (F) Daftar acuan:19 ( 1986-2006) (G) Dosen pembimbing : Christine ST. Kansil, S.H.,M.H. Penulis, Edy Suryajaya

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	08 Aug 2018 03:38
Last Modified:	08 Aug 2018 03:38
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7274

Actions (login required)

View Item