Analisis terhadap pertanggungjawaban pemerintah Daerah Analisis kompetensi Pengadilan Negeri Sleman dalam kasus kecelakaan pesawat Garuda di Bandara Adisucipto tahun 2007 (studi kasus putusan pengadilan negeri Sleman Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn)

Angelia, Angelia (2010) Analisis terhadap pertanggungjawaban pemerintah Daerah Analisis kompetensi Pengadilan Negeri Sleman dalam kasus kecelakaan pesawat Garuda di Bandara Adisucipto tahun 2007 (studi kasus putusan pengadilan negeri Sleman Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn). Informasi Detail Skripsi. p. 93. ISSN 205050093

[img] Text
6.pdf - Published Version

Download (100kB)

Abstract

(A) Nama: Angelia (NIM: 205050093). (B) Judul Skripsi: Analisis Kompetensi Pengadilan Negeri Sleman Dalam Kasus Kecelakaan Pesawat Garuda Di Bandara Adisucipto Tahun 2007 (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 348/Pid.B/2008/PN.SLMN). (C) Halaman: vi + 93 + 2 + 2010. (D) Kata Kunci: Kompetensi pengadilan, Penerapan Sanksi. (E) Isi: Dijatuhkannya putusan terhadap Kapten Penerbang Marwoto oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan Nomor 348/Pid.B/2008/PN.SLMN tertanggal 6 April 2009 dalam kasus kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2007 yang menyatakan Kapten Penerbang Marwoto bersalah dan dihukum selama 2 tahun penjara, banyak menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum penerbangan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Hal ini karena Kapten Penerbang merupakan suatu profesi yang membutuhkan keahlian (skill) tertentu dalam menerbangkan suatu pesawat yang dimana Kapten Penerbang juga bertugas sebagai pemimpin dalam suatu penerbangan sehingga hal ini yang membedakan profesi Kapten Penerbang dengan profesi lainnya. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kompetensi pengadilan Negeri Sleman dan apakah penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sleman terhadap Kapten Penerbang Marwoto dalam kasus kecelakaan pesawat di Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur dibidang penerbangan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan Pasal 364 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka kompetensi absolut yang mengadili kapten marwoto dalam kasus kecelakaan tersebut adalah Majelis Profesi Penerbangan, bukan Pengadilan Negeri. Sehingga jika kemudian sanksi yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah sanksi yang terdapat dalam KUHP dengan mengunakan Pasal 479 g huruf b dan huruf a KUHP juga kurang tepat, karena berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, maka seharusnya yang diterapkan adalah sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 15 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. (F) Acuan: 13 (1983-2009). (G) Pembimbing Sri Bakti Yunari, S.H., M.H. (H) Penulis Angelia

Item Type: Article
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 12 May 2017 07:04
Last Modified: 12 May 2017 07:04
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/732

Actions (login required)

View Item View Item