Sanksi Pidana Terhadap Pihak Yang Menyediakan Barang-Barang Atau Perkakas Untuk Memalsukan Uang Kerta Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.313/Pid.B/ 2003/Pn.Jak.Sel) Oleh Debriana Hendrayani

HENDRAYANI, DEBRIANA (2006) Sanksi Pidana Terhadap Pihak Yang Menyediakan Barang-Barang Atau Perkakas Untuk Memalsukan Uang Kerta Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.313/Pid.B/ 2003/Pn.Jak.Sel) Oleh Debriana Hendrayani. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak A. Nama/NIM : Debriana Hendrayani/ 205010191 B. Judul Skripsi :?Sanksi Pidana terhadap Pihak yang Menyediakan Barang-barang atau Perkakas untuk Memalsukan Uang Kertas Negara (studi kasus : Putusan PN No:313/PID.B/2003/PN.Jak-Sel) C. Jumlah halaman: vi+76+47+2006 D. Kata Kunci : Pemalsuan Uang, Sanksi Pidana E. Isi Abstrak :Uang merupakan suatu kehidupan yang mendasar setiap individu di masa sekarang ini. Untuk mendapatkannya orang akan melakukan apapun dengan berbagai cara, sebagai contoh kasus seperti yang dilakukan oleh Abdul Salam, ia membeli barang-barang dan alat perkakas untuk membuat uang palsu, dan ia hanya dijatuhi hukuman oleh hakim yaitu 2 tahun 6 bulan, oleh karena itu permasalahan yang timbul adalah mengapa hakim dalam memutuskan perkaranya hanya mendasarkan pada pasal 250 KUHP, yang hanya menitik beratkan kepada tindak pidana pemalsuan uang, tanpa mempertimbangkan unsur pemberat dalam tindak pidana ekonomi, karena meresahkan masyarakat. Penulis dalam pembuatan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk menemukan hukum positif. Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.313/PID.B/2003/PN.Jak-Sel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dan jaksa penuntut umum dijatuhi hukuman yang ringan sementara dalam Perpu No.21 Tahun 1959 mengatur pemberatan ancaman hukuman dalam tindak pidana ekonomi. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus Abdul Salam hakim dalam memberikan putusannya sudah tepat yaitu mengacu kepada surat dakwaan dan tuntutan pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum serta harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sesuai dengan fakta, keadaan dan alat bukti. Tetapi jaksa penuntut kurang teliti dalam membuat tuntutan dan dakwaannya karena pemalsuan uang merupakan tindak pidana ekonomi, seharusnya dalam dakwaannya diberikan pasal sebagai pemberat hukuman karena dapat mengacaukan perekonomian masyarakat. F. Jumlah Acuan : 27 (1978-2005) G. Dosen pembimbing: Bpk. Soetan Budi Satria S., S.H., M.SI. H. Penulis : Debriana Hendrayani

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Puskom untar untar
Date Deposited: 08 Aug 2018 07:36
Last Modified: 08 Aug 2018 07:36
URI: http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7326

Actions (login required)

View Item View Item