Tanggung Jawab Hukum Badan Pegnawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Konsumen Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat/Bko Oleh Nathalia

NATHALIA, NATHALIA (2006) Tanggung Jawab Hukum Badan Pegnawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Konsumen Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat/Bko Oleh Nathalia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.

Full text not available from this repository.

Abstract

abstrak (A) Nama: Nathalia (NIM:205020072). (B) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Konsumen Obat Tradisional yang Mengandung Bahan kimia Obat (BKO). (C) Halaman: xi + 134 + 33 +2006. (D) Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Konsumen Obat Tradisional. (E) Isi: Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat bentuk obat tradisional menyerupai obat modern dan penggunaan obat tradisional meningkat. Maraknya industri obat tradisional membuat pelaku usaha bersaing untuk menjanjikan khasiat dengan cara mencampur obat tradisional tersebut dengan bahan kimia obat yang dapat membahayakan konsumen. Upaya dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen obat tradisional melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yang bertugas mengawasi obat dan makanan serta bertanggung jawab langsung pada presiden. Sebelum menjadi LPND pada tanggal 23 November 2000, BPOM merupakan lembaga yang berada di bawah Departemen Kesehatan (depkes). Setelah berpisah dengan depkes BPOM seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, khususnya obat tradisional dengan lebih optimal, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak kasus obat tradisional yang mengandung BKO. Hal-hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum yang diemban BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap obat tradisional. Penulis meneliti masalah tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian memperlihatkan luasnya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap obat tradisional, ketidakjelasan dalam peraturan yang mengatur mengenai fungsi, kewenangan serta tugas BPOM yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan depkes. Akibat hal-hal tersebut BPOM tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. (F) Acuan: 30 (1984-2006). (G) Pembimbing Dr. Shidarta. S.H., M.Hum. (H) Penulis Nathalia

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Puskom untar untar
Date Deposited:	08 Aug 2018 08:16
Last Modified:	08 Aug 2018 08:16
URI:	http://repository.untar.ac.id/id/eprint/7367

Actions (login required)

View Item